Musirawas (ANTARA Sumsel) - Produksi PT Musi Hutan Persada (MHP) sejak tiga tahun terakhir turun akibat tingginya penyerobotan lahan perusahaan kertas nasional itu.
Selain itu makin berkurangnya luas lahan dari izin Kementerian Kehutanan SK No.038/1995 seluas 296.400 hektare sekarang 50 persen diserobot, kata salah seorang Manager PT MHP Bmbang di Musirawas, Minggu.
Ia menjelaskan, produksi tiga tahun lalu itu rata-rata satu juta metrikton per tahun saat ini turun separuhnya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pabrik kertas nasional di Muara Kabupaten Muara Enim mencapai di atas satu juta metrik ton pertahun.
Areal izin lahan seluas 296.400 hektare itu tersebar di tujuh kabupaten di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Musirawas mencapai 70 ribu hektare.
Penyerobotan lahan PT MHP itu sebagian besar sudah menyeluruh, namun yang paling tinggi berlokasi di Kabupaten Musirawas.
Khusus di Musirawas di sekitar areal lahan tanaman kayu itu terdapat enam desa eks Tranmigrasi dibangun tahun 1993, antara lain Desa SP 10 Trianraya, SP 9 Harapan Makmur dan Sp 7 Desa Muktiraya.
Konflik penyerobotan lahan di Kabupaten Musirawas diduga warga pendatang dari luar Musirawas, namun ada juga kepentingan sekelompok orang mendalangi warga untuk menyerobot lahan PT MHP untuk kepentingan Pemilu 2014.
"Kami masih berupaya mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah Kabupaten Musirawas untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan mufakat," ujarnya.
Asisten II Setwilda Kabpaten Musirawas Saipun Anwar Ibna mengatakan, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan itu bisa diselesaikan ditingkat pusat.
Karena perusahaan nasional yang kerja sama dengan perusahaan asing penghasil bahan baku kertas itu, izinnya dikeluarkan langsung dari Kementerian Kehuatan.
Pemkab Musirawas akan memfasilitasi penyelesaian konflik lahan itu bersama masyarakat dan perusahaan ke Kementerian Kehutanan.
"Mudah-mudahan masalah tersebut bisa diselsaikan di tingkat pusat, sehingga konflik di lapangan selama ini bisa terselesaikan," katanya.
Selain itu makin berkurangnya luas lahan dari izin Kementerian Kehutanan SK No.038/1995 seluas 296.400 hektare sekarang 50 persen diserobot, kata salah seorang Manager PT MHP Bmbang di Musirawas, Minggu.
Ia menjelaskan, produksi tiga tahun lalu itu rata-rata satu juta metrikton per tahun saat ini turun separuhnya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pabrik kertas nasional di Muara Kabupaten Muara Enim mencapai di atas satu juta metrik ton pertahun.
Areal izin lahan seluas 296.400 hektare itu tersebar di tujuh kabupaten di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Musirawas mencapai 70 ribu hektare.
Penyerobotan lahan PT MHP itu sebagian besar sudah menyeluruh, namun yang paling tinggi berlokasi di Kabupaten Musirawas.
Khusus di Musirawas di sekitar areal lahan tanaman kayu itu terdapat enam desa eks Tranmigrasi dibangun tahun 1993, antara lain Desa SP 10 Trianraya, SP 9 Harapan Makmur dan Sp 7 Desa Muktiraya.
Konflik penyerobotan lahan di Kabupaten Musirawas diduga warga pendatang dari luar Musirawas, namun ada juga kepentingan sekelompok orang mendalangi warga untuk menyerobot lahan PT MHP untuk kepentingan Pemilu 2014.
"Kami masih berupaya mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah Kabupaten Musirawas untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan mufakat," ujarnya.
Asisten II Setwilda Kabpaten Musirawas Saipun Anwar Ibna mengatakan, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan itu bisa diselesaikan ditingkat pusat.
Karena perusahaan nasional yang kerja sama dengan perusahaan asing penghasil bahan baku kertas itu, izinnya dikeluarkan langsung dari Kementerian Kehuatan.
Pemkab Musirawas akan memfasilitasi penyelesaian konflik lahan itu bersama masyarakat dan perusahaan ke Kementerian Kehutanan.
"Mudah-mudahan masalah tersebut bisa diselsaikan di tingkat pusat, sehingga konflik di lapangan selama ini bisa terselesaikan," katanya.