Lahan gambut perlu dikelola lembaga tersendiri
Selasa, 30 April 2013 12:45 WIB
lahan gambut (ANTARA FOTO)
Palembang (ANTARA Sumsel) - Lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan perlu dikelola lembaga tersendiri supaya keberadaannya semakin bermanfaat bagi masyarakat, kata Asisten Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib di Palembang, Selasa.
Lahan gambut di Sumsel cukup luas dan bila tidak kelola secara profesional dapat berpengaruh terhadap lingkungan, kata Ahmad Najib kepada wartawan usai menghadiri Workshop Strategi Pembentukan Kelembagaan Lahan Gambut di Palembang, Selasa.
Bahkan, bila lahan gambut tidak dikelola secara baik dapat juga mengakibatkan banjir termasuk pemanasan global.
Daerah aliran sungai termasuk areal gambut juga perlu dikelola secara maksimal supaya Sumsel tidak terjadi banjir dan kebakaran, kata dia.
Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam mengelola lahan gambut tersebut.
Mengenai lembaga itu sendiri bisa diambil dari perguruan tinggi, swasta termasuk dari unsur pemerintah. "Yang jelas, para pakar nantinya bisa diikutsertakan untuk mengelola lahan gambut tersebut supaya semakin bermanfaat," ujar dia.
Lembaga itu nantinya akan menjadi acuan dan masukan bagi pemerintah kedepan sehingga areal tersebut benar-benar bermanfaat.
Selain itu dengan adanya lembaga tersebut maka lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sehubungan itu lembaga tersebut perlu segera dibentuk sehingga keberadaannya tidak mengganggu lingkungan, tambah dia.
Lahan gambut di Sumsel cukup luas dan bila tidak kelola secara profesional dapat berpengaruh terhadap lingkungan, kata Ahmad Najib kepada wartawan usai menghadiri Workshop Strategi Pembentukan Kelembagaan Lahan Gambut di Palembang, Selasa.
Bahkan, bila lahan gambut tidak dikelola secara baik dapat juga mengakibatkan banjir termasuk pemanasan global.
Daerah aliran sungai termasuk areal gambut juga perlu dikelola secara maksimal supaya Sumsel tidak terjadi banjir dan kebakaran, kata dia.
Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam mengelola lahan gambut tersebut.
Mengenai lembaga itu sendiri bisa diambil dari perguruan tinggi, swasta termasuk dari unsur pemerintah. "Yang jelas, para pakar nantinya bisa diikutsertakan untuk mengelola lahan gambut tersebut supaya semakin bermanfaat," ujar dia.
Lembaga itu nantinya akan menjadi acuan dan masukan bagi pemerintah kedepan sehingga areal tersebut benar-benar bermanfaat.
Selain itu dengan adanya lembaga tersebut maka lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sehubungan itu lembaga tersebut perlu segera dibentuk sehingga keberadaannya tidak mengganggu lingkungan, tambah dia.
Pewarta : Oleh: Ujang Idrus
Editor : M. Suparni
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Polisi terapkan metode spiral padamkan kebakaran lahan gambut di Muara Enim
07 September 2026 12:42 WIB
Helikopter water bombing dikerahkan padamkan karhutla di Banyuasin dan Ogan Ilir
31 July 2026 20:26 WIB
Pakar IPB imbau pemerintah antisipasi risiko karhutla terkait Super El Nino 2026--2027
28 July 2026 16:46 WIB
Karhutla Riau capai 15.477 hektare pada semester I/2026, didominasi lahan gambut
17 July 2026 8:49 WIB
BPBD: Sebanyak 15,8 hektare lahan terbakar hingga Agustus 2025 di OKU Timur
12 September 2025 8:45 WIB
BPBD Muara Enim catat 101,8 hektare lahan terbakar hingga Agustus 2025
02 September 2025 20:28 WIB, 2025
Terpopuler - Warta Bumi
Lihat Juga
Jaga ekosistem laut, Pertamina Trans Kontinental tanam 512 terumbu karang di Sulawesi Utara
20 August 2026 7:24 WIB
Ubah limbah jadi bermanfaat, Kilang Plaju dorong Kelompok Proklim ciptakan produk bernilai
10 August 2026 22:42 WIB
Tim Gabungan berhasil kendalikan karhutla di Taman Nasional Gunung Rinjani NTB
09 August 2026 10:53 WIB
Pertamina Kilang Plaju kukuhkan kawasan siaga bencana dan gelar pelatihan mitigasi
02 August 2026 8:36 WIB