Pemprov Sumsel dan ICRAF perkuat pengelolaan ekosistem gambut

Kamis, 12 Maret 2026 09:15 WIB

Pelaksana Harian Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel Pramoe Prabowo. ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia memperkuat pengelolaan ekosistem gambut melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis berbasis data di kawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel Pramoe Prabowo di Palembang, Rabu, mengatakan dokumen perencanaan tersebut penting untuk memperkuat sinergi pengelolaan hutan berbasis ekosistem.

“Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk membangun sinergitas pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Kami mengapresiasi dukungan ICRAF dalam menghubungkan perencanaan makro nasional ke tingkat detail yang lebih operasional di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan kerja sama itu bertujuan menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis lahan gambut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan aspirasi warga di tingkat tapak.

Dalam implementasi, rencana pengelolaan sumber daya difokuskan pada empat wilayah utama, yakni Mansal, Kepayang, Sembilang, dan Morobang, dengan memastikan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan tanpa merusak bentang alam asli.

Selain itu, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat regulasi perhutanan sosial sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa membuka kawasan hutan baru.

Peneliti ICRAF Indonesia Feri Johana mengatakan keterlibatan lembaga itu bertujuan memastikan setiap kebijakan pengelolaan hutan disusun berdasarkan data yang akurat serta masukan dari para pemangku kepentingan di lapangan.

“Kami mengembangkan rencana manajemen yang lebih operasional dan tidak hanya mengikuti templat nasional. Melalui pendekatan partisipatif, dokumen ini diharapkan menjadi solusi konkret yang menyatu dengan sistem kerja di KPH,” ujarnya.

Staf KPH Wilayah II Lalan Mendis Andri Abbas mengatakan sekitar 80 persen wilayah kerja KPH tersebut merupakan lahan gambut sehingga pendekatan pengelolaan yang tepat diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Dukungan ICRAF juga membantu mengarahkan kelompok agroforestri agar tetap menanam tanaman berkayu sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Dengan dukungan data dari ICRAF, kami mengarahkan 16 kelompok perhutanan sosial untuk tetap menanam pohon berkayu sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat tanpa mengubah bentang alam dan ekosistem gambut tetap lestari,” katanya.