Palembang, (ANTARA News) - Komisi III DPRD Sumatera Selatan meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan penentuan kuota bahan bakar minyak di provinsi itu, karena merupakan lumbung energi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Hasbullah Akib menyampaikan itu sehubungan kunjungan kerja mereka beberapa waktu lalu ke BPH Migas di Palembang, Senin.

Menurut dia, subsidi migas pada tahun 2012 secara nasional lebih kecil kuotanya dari tahun 2011 lalu.

Secara nasional pada tahun 2011 lalu sebesar 41,5 juta kiloliter sedangkan tahun 2012 yang ditetapkan dalam APBN sebesar 40 juta kiloliter dan itu berarti lebih sedikit dari tahun lalu, katanya,

Ia mengatakan, mudah-mudahan di APBN perubahan akan bertambah jumlahnya.

Kebutuhan migas secara nasional yang diajukan pada tahun 2012 sebesar 46 juta kiloliter.

Dari pertemuan itu, DPRD Sumsel meminta supaya dalam penentuan kuota per provinsi dan per kabupaten seyogyanya pemerintah pusat memperhatikan secara maksimal provinsi ini, karena merupakan lumbung energi.

Sebagai lumbung energi sangat eronis sekali ketika melihat di Sekayu ada antrean kendaraan dalam membeli minyak, padahal daerah itu lumbung energi bagi Sumsel, tutur dia.

Pada pertemuan itu pemerintah pusat berjanji memperhatikan hal tersebut dan mengharapkan Sumsel untuk proaktif seperti di Pulau Batam ada peraturan wali kota, peraturan bupati yang menetapkan setiap kendaraan diberikan sekian liter.

Jadi, ada pembatasan untuk BBM, jangan sampai ada kendaraan yang dimodifikasi, kata dia.

Sementara apakah di Sumsel memungkinkan untuk diterapkan peraturan tersebut, ia menuturkan, akan dilihat nanti manakala memang dimungkinkan kenapa tidak, seperti truk batu bara.

Kalau memang angkutan batu bara itu industri, maka dia harus menyiapkan sendiri SPBU mulut tambang untuk pengisian bahan bakarnya.

Untuk peraturan wali kota, peraturan bupati dan peraturan gubernur melihat kondisi di daerah-daerah tersebut, ujar Hasbullah.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, kalau mereka melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas guna menanyakan pasokan BBM untuk Sumsel.

Berdasarkan keterangan pihak BPH Migas pagu yang ada sekarang se-Indonesia hanya 37,5 juta kiloliter atau turun dari tahun 2011 yang mencapai 41 juta kiloliter, jelas dia.

Jadi, jika tidak terjadi perubahan kebijakan suplai BBM ke Sumsel akan turun, kecuali BBM harganya dinaikkan, maka akan terjadi perubahan kebijakan, demikian Ketua Komisi III DPRD Sumsel. (ANT-SUS)