Pagaralam, Sumsel, (ANTARA News) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprogram pembuatan 4.000 sertifikat gratis untuk warga kurang mampu di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, melalui program nasional agraria (Prona) 2012.

"Prona ini akan dibagi secara merata di seluruh kecamatan, mengingat jumlahnya cukup banyak mencapai 4.000 lembar sertifikat, tetapi tetap tergantung pengajuan dari masyarakat," kata Kepala BPN Kota Pagaralam Putra Suryatama, di Pagaralam, Selasa.

Ia mengatakan, daerah ini pada 2012 mendapatkan jatah cukup banyak, karena itu tidak dilakukan pembagian berdasarkan kecamatan, namun tergantung keinginan masyarakat yang mengajukannya," ujar dia.

Persyaratannya, kata dia, kepemilikan tanah itu harus jelas dengan didukung keterangan dari pemerintahan tingkat kelurahan kalau di Pagaralam, atau kepala desa di tingkat kabupaten.

"Syarat lain harus melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bukti lunas pajak, dan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut," kata dia.

Menurut dia, untuk harga tanah di bawah Rp60 juta gratis tidak dikenakan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 0,5 persen.

"Cukup banyak warga Pagaralam mendapatkan bantuan melalui Prona, pada 2010 sebanyak 1.100 sertifikat, dan 2011 sebanyak 200 sertifikat," ujar dia.

Ia menjelaskan, Prona sifatnya gratis tidak dipungut bayaran, kecuali yang bersifat administrasi lainnya, seperti ongkos pengukuran yang diperuntukkan warga ekonomi lemah.

"Secara keseluruhan sejak 2006 hingga 2011 jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan BPN mencapai 4.100 lembar melalui Prona," kata dia.

Dia menyebutkan, secara rinci lahan yang sudah disertifikatkan di Kota Pagaralam, yaitu 2006 sebanyak 400 lembar, 2007 tercatat 900 lembar, 1.000 lembar pada 2008. Sedangkan 2009 sebanyak 500 lembar dan 2010 sekitar 1.100 lembar, serta 2011 sekitar 200 sertifikat.

"Namun secara keseluruhan masih perlu dilakukan pendataan ulang, saat ini pendataan pembuatan sertifikat tanah sudah secara `online` sehingga datanya harus selalu diperbaharui," ujar Putra.

Menurut dia, Prona hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dalam upaya memberikan rasa aman terhadap kepemilihan lahan atau tanah.

"Memang tingkat kesadaran masyarakat menyertifikatkan tanah di Kota Pagaralam masih rendah, mengingat baru sekitar 15 persen saja tanah yang memiliki sertifikat," kata dia.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam Syamsul Bahri, menyatakan untuk aset milik Pemkot Pagaralam berupa banguan dan lahan mencapai sekitar 2.000 persil, dan baru sekitar 20 persen yang memiliki sertifikat.

"Kita sudah mengajukan semua aset milik Pemkot Pagaralam disertifikatkan BPN, namun hingga kini baru sekitar 30 persil lahan yang sudah dikeluarkan sertifikatnya," ujar dia.

Ia mengemukakan, untuk saat ini baru diajukan ulang pembuatan sertifikat lahan pembangunan lapangan terbang 200 hektare, perkantoran 120 hektare, dan lokasi peternakan 60 hektare.

"Saat ini masih ada beberapa lahan milik pemerintah dalam proses pembebasan, sehingga belum mencukupi persyaratan dibuat sertifikatnya," katanya. (ANT/as*B014)