Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.
"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.
Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).
Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.
Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.
"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tiga menteri teken SKB percepat pembangunan 3.000.000 rumah MBR
Tiga menteri teken SKB percepat pembangunan 3 juta rumah MBR
Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Menteri PU Dody Hanggodo (kanan) menandatangani SKB percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
