Skema terakhir adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.
Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.
Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.
“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” papar Nixon.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.
Hashim menyampaikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BTN usulkan 3 skema KPR subsidi guna wujudkan program 3 juta rumah
BTN usulkan 3 skema KPR subsidi guna wujudkan program 3 juta rumah
Foto udara kawasan perumahan bersubsidi. ANTARA FOTO/Andry Denisah
