Palembang (ANTARA) - Sebanyak 2.000 aparat gabungan Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan lengkap dengan alat pelindung diri dan kendaraan pengurai masa memperketat pengamanan gelombang unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam tim gabungan pengamanan itu diketahui kepolisian mengerahkan sebanyak 1.900 personel dari Polda Sumatera Selatan, BKO Polrestabes Palembang beserja jajaran Polsek di kota setempat.
Masing-masing sebanyak 1.000 personel dari Polrestabes Palembang, 200 personel apel siaga, dan 700 personel Polda Sumsel, Kata Wakil Kepala Polda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rudi Setiawan didampingi Kepala Biro Ops Kombes Pol. Kamaruddin di Palembang, Kamis.
Para personal itu bersiaga di setiap lokasi unjuk rasa dari kalangan Mahasiswa, Organisasi Buruh, Organisasi Petani, Pekerja Ojek Daring di Jalan POM IX atau Simpang Kantor DPRD Sumatera Selatan dan Jalan Kapten A Rivai atau Kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang sudah berlangsung sejak Senin (5/9) hingga Kamis sore ini.
“Pada prinsipnya aparat kepolisian siap memfasilitasi dan memberikan pengamanan kepada siapapun masyarakat yang ingin menyampikan pendapat di muka umum asalkan mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” kata Brigjen Pol. Rudi.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang Kompol Rendy S. Aditama mengatakan selama unjuk rasa berlangsung di Jalan POM IX atau seputaran Kantor DPRD Sumatera Selatan maka akses lalu lintas dialihkan sementara ke jalan lain.
Pengalihan arus lalu lintas tersebut menyasar ke sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Radial menuju Jalan Kapten A Rivai, Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas menuju Jalan Letkol Iskandar.
Kemudian, akses dari Jalan Kapten A Rivai dialihkan ke Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Angkatan 45 dialihkan ke Jalan Demang Lebar Daun.
"Semua jalan yang mengarahke simpang DPRD Sumatera Selatan ditutup total," katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat yang hendak pulang ke rumah dari kantor masing-masing bila melintas menuju arah simpang DPRD Sumatera Selatan untuk memperhatikan pengalihan akses jalan tersebut untuk menghindari kepadatan yang berlebih.
Berdasarkan pantauan di Simpang DPRD Sumatera Selatan Jalan POM IX, pada Kamis sekitar pukul 17.30 WIB masih berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi. Meski sebelumnya sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan peserta unjuk rasa karena ada tindakan bakar ban dan upaya menerobos masuk ke kantor DRPD yang diblokade dengan pagar kawat berduri.
Menurut laporan kepolisian aksi unjuk rasa hari ketiga di Palembang, tersebut diikuti sebanyak lebih dari 1.500 orang peserta di antaranya terdiri dari Aliansi BEM Sumatera Selatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Buruh, Organisasi Petani, Pekerja Ojek Daring.
Aparat perketat pengamaman unjuk di Palembang
Situasi pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi di Jalan POM IX atau Simpang Kantor DPRD Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/9/2022) (ANTARA/M Riezko Bima Elko P)
