Palembang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar mengatakan, pelayanan publik sekarang ini harus maksimal dan transparan karena masyarakat sudah cerdas.
"Apalagi di era globalisasi sekarang tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan," kata Sekda saat membuka kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kabupaten dan Kota Sumsel di Palembang, Selasa.
Terkait hal itu pihaknya mengajak jajaran aparatur dapat mengembangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibility dan taat azas.
Dia menjelaskan masyarakat sekarang semakin cerdas, mereka mengharapkan pelayanan publik yang benar-benar sejuk, amanah yang bermuara pada kualitas pelayanan.
Begitu juga tantangan birokrasi ke depan akan semakin sulit dan berat, namun dapat diwujudkan dengan pembangunan sistem yang terintegrasi dan konsisten.
Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi birokrasi pemerintahan yang profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga harus mampu melayani publik dengan tetap memegang teguh kode etik Aparatur Sipil Negara.
Setidaknya ada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan pemerintah.Diantaranya manajemen perubahan pola pikir, budaya kerja aparatur, penataan dan penguatan organisasi pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, ujar dia.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lanjut Sekda merupakan aspek penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Oleh karena itu diminta setiap dinas, pejabat, staf ataupun setiap ASN harus mengetahui fungsi dan peran SAKIP dalam roda pemerintahan.
Hal ini karena penguatan SAKIP sangat penting dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang terpercaya, akuntabel dan efisien, ujar dia.
Sementara Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ronald Andrea Annas mengatakan, SAKIP merupakan salah satu dari area perubahan reformasi birokrasi dalam upaya untuk penguatan akuntabilitas kinerja.
Sehubungan dengan itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2019 berupaya meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja lima Kabupaten dan Kota di Sumsel yaitu Kabupaten Ogan llir, Ogan Komering Ilir,Ogan Komering Ulu Timur, Kota Prabumulih dan Pagaralam.
Berita Terkait
Sekda Sumsel paparkan empat program prioritas pembangunan daerah
Kamis, 21 Maret 2024 21:19 Wib
Ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekdakot Bandung mundur
Kamis, 14 Maret 2024 22:00 Wib
Baik Kelola TKD, OKI Raih 3 Award dari Kemenkeu
Rabu, 6 Maret 2024 13:00 Wib
Presiden teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Selasa, 13 Februari 2024 12:45 Wib
Sekda Prabumulih ajak semua elemen sukseskan Pemilu 2024
Rabu, 7 Februari 2024 9:07 Wib
Sekda Sumsel buka bazar UMKM di OKU Timur
Kamis, 18 Januari 2024 8:53 Wib
KPK periksa Sekda Jatim sebagai saksi kasus korupsi bansos
Rabu, 10 Januari 2024 16:19 Wib
Desainer beraksi di Depok Ethnic Fashion Festival
Minggu, 10 Desember 2023 19:09 Wib