OJK : di Sumatera terdata 906 lembaga keuangan mikro

Kamis, 5 Februari 2015 15:40 WIB

Otoritas Jasa Keuangan - OJK (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

...OJK bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah masih terus melakukan inventarisasi LKM...

Medan (ANTARA Sumsel) - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan hingga 2014, jumlah lembaga keuangan mikro di Sumatera yang sudah terdata masih 906, seiring dengan dimulainya pengawasan lembaga itu oleh OJK pada tahun ini.

"OJK bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah masih terus melakukan inventarisasi LKM (lembaga keuangan mikro)," kata Kepala Regional 5 OJK Sumatera Ahmad Soekro Tratmono di Medan, Kamis.

Dia mengatakan itu usai pelantikannya sebagai Kepala Regional 5 Sumatera menggantikan Ahmad Fauzie yang pindah tugas ke wilayah Timur.

Menurut Ahmad Soekro , sesuai UU No 1 tahun 2013 tentang LKM, wewenang pengawasan terhadap LKM akan dilakukan OJK mulai tahun ini.

Terkait itu, OJK akan memfokuskan pada pendataan ,perizinan dan pembinaan kepada LKM.

Soekro menjelaskan, sesuai pendataan dan pengamatan OJK, masih banyak LKM termasuk BMT yang belum memiliki izin.

"OJK mengimbau agar LKM mendaftarkan diri ke OJK untuk bisa mendapatkan izin dan pembinaan," katanya.

Perizinan dan pembinaan memang perlu dilakukan karena potensi LKM itu cukup besar.

"OJK sudah meminta perbankan meningkatkan perhatian dengan memberi porsi kredit lebih besar," ujar Sukro.

Penyaluran kredit perbankan untuk usaha mikro dan kecil di perbankan Sumut posisi Desember 2014 naik 14,7 persen dari 2013 atu menjadi Rp21,63 triliun.

Direktur Pengawasan Bank OJK Regional 5, Lukdir Gultom menjelaskan, OJK menyadari sulitnya mengawasi dan melakukan pembinaan LKM yang dipastikan cukup banyak dan berada di daerah.

Untuk itu, kata dia, OJK membuat kebijakan dengan meminta pemerintah kabupaten/kota menunjuk tiga pegawainya untuk mendapat pelatihan dari OJK guna bisa membantu pengawasan dan pembinaan LKM di masing-masing daerahnya.

"OJK sudah menyurati pemkab/pemkot untuk menunjuk pegawainya.Di Jawa pola itu sudah mulai diterapkan," katanya.

Secara nasional, LKM diinformasikan cukup banyak atau 660.000 sehingga memang memerlukan kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah.