Dirjen Perkebunan data ulang areal karet

Selasa, 16 Oktober 2012 20:14 WIB

Rismansyah Dana Saputra (FOTO Antarasumsel.com/Dolly)

....Dirjen Perkebunan akan mendata ulang luas areal karet dan kelapa sawit di Indonesia, untuk mematangkan perencanaan serta kebijakan dalam meningkatkan produksi....

Palembang (ANTARA Sumsel) - Dirjen Perkebunan akan mendata ulang luas areal karet dan kelapa sawit di Indonesia, untuk mematangkan perencanaan serta kebijakan dalam meningkatkan produksi.

"Data mengenai luas perkebunan di Indonesia memang tersedia tapi tingkat keakurasiannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang hal ini membuat ragu dalam mengambil suatu kebijakan," kata Direktur Eksekutif Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Rismansyah Dana Saputra, di Palembang, Selasa.

Seusai menjadi pembicara pada pertemuan akselerasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet serta rekonsilidasi ketersediaan lahan tanaman tahunan bersama perwakilan Dinas Perkebunan se-Indonesia itu, ia mengatakan data yang tidak akurat akan mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan.

Sementara, perencanaan yang salah akan berakibat patal pada volume produksi kelapa sawit dan karet Indonesia pada masa mendatang.

Indonesia sendiri menargetkan 40 juta ton getah pertahun pada 2025, sedangkan total luas karet di Tanah Air sementara 4,1 juta hektare.

"Masalah validitasi data luas lahan ini akan diselesaikan dalam pertemuan pada tingkat pusat dengan mengundang seluruh Dinas Perkebunan Provinsi. Target Dirjen Perkebunan akan selesai pada Desember 2012," ujarnya.

Selain mengumpulkan data dari pemerintah kabupaten/kota, pihaknya juga membandingkan berdasarkan hasil foto udara, sehingga akan terpantau peralihan lahan dari karet ke sawit atau sebaliknya.

"Jika data yang dipegang sudah sama antar pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat maka Indonesia dapat mengukur produksi secara akurat," ujarnya.

Hal itu akan berdampak positif mengingat 80 persen perkebunan karet dan sawit merupakan milik rakyat.

"Jika kuat dalam perencanaan maka Indonesia dapat membuat suatu strategi untuk mengamankan harga karet dan sawit, seperti diketahui Indonesia dan Malaysia menentukan 70 persen karet dunia," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhrurrozi membenarkan terjadi ketidakselarasan antara data pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Masalah data ini juga menjadi kendala, mengingat tiap-tiap instansi pemerintah memiliki cara sendiri dalam menghitung. Sementara, pemerintah pusat terkadang tidak mengikuti percepatan yang terjadi di lapangan," katanya.(Dolly)