Merindukan pemimpin negarawan di Indonesia
....Bung Karno bukan orang yang sempurna. Tapi menurut saya dia negarawan yang memulai dan mengakhiri kepemimpinannya dengan kenegarawanan....
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Berbagai persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia makin lama kian terabaikan, bahkan terlupakan. Belum tuntas suatu masalah, timbul persoalan yang lain.
Bangsa ini merindukan sosok pemimpin yang bukan sekadar politisi, tetapi juga negarawan. Kriteria negarawan memang sulit didefinisikan dengan alat ukur, namun mendekati Pemilu 2014 ini adalah momen yang tepat untuk menilai seseorang sebagai sosok negarawan atau sekadar politisi biasa.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, secara teoritis negarawan adalah orang yang mampu dan taat azas dalam menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.
"Namun, itu saja tidak cukup. Negarawan memiliki makna yang lebih luas, yakni seseorang yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya," kata Mahfud yang ditemui usai menjadi pembicara seminar yang diadakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) di Jakarta, Kamis, 24 Mei.
Ia kemudian mencontohkan sosok mantan Presiden Soekarno yang pada masanya pernah disebut otoriter.
Namun Mahfud berpendapat bahwa dalam kepemimpinan yang otoriter pun Bung Karno selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politiknya.
"Ketika dia diminta berhenti, dia berhenti dan tidak melawan. Padahal kalau misalnya dia melawan Pak Harto, pada saat itu kekuasaan di berbagai daerah dan militer akan mendukungnya. Tetapi karena dia negarawan, demi bangsa dan negara dia memilih mundur," katanya.
"Bung Karno bukan orang yang sempurna. Tapi menurut saya dia negarawan yang memulai dan mengakhiri kepemimpinannya dengan kenegarawanan," tambah Mahfud.
Pemimpin negarawan, menurut dia, juga tidak serta-merta dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa dan negara secara individual, tetapi juga mampu mengajak semua orang yang dipimpinnya dari jenjang atas hingga "akar rumput" untuk sama-sama mengatasi persoalan bangsa.
Mahfud berpendapat bahwa orang-orang dengan kualitas kepemimpinan yang bisa menjadi motor penggerak seperti itu, pada akhirnya akan menumbuhkan akal sehat ("common sense") di kalangan masyarakat sehingga mau diajak bekerja sama untuk memajukan negeri ini.
"Dari sanalah perasaan masyarakat yang timbul dari 'common sense' bisa menilai seorang tokoh secara aktual dan menjadikannya sebagai pemimpin," tambah Hakim Konstitusi yang juga Ketua IKA UII tersebut.
Baginya, proses tersebut tidak berjalan langsung atau instan dan tidak bisa dibeli melalui survei maupun pencitraan karena karakteristik utama dari pemimpin negarawan adalah moralitas dan integritas.
Menurut dia, kriteria seseorang dapat menjadi pemimpin bisa dilihat dari popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas, namun pemimpin negarawan juga harus memiliki moralitas dan integritas.
"Tiga kriteria pertama bisa dibeli lewat survei, namun moralitas dan integritas adalah jati diri yang melekat pada seseorang," kata Mahfud.
Sesungguhnya Indonesia memiliki banyak negarawan, buktinya bisa dilihat dari kaum intelektual yang tumbuh di universitas, para aktivis yang murni berjuang demi kepentingan rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memengaruhi lingkungannya ke arah lebih baik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa mereka tidak muncul dalam etalase politik nasional?
Mahfud menilai hal tersebut karena sistem politik di Indonesia yang disusun tanpa rambu-rambu yang jelas, terutama dalam hal perekrutan kader politik.
"Pada waktu Reformasi, kita buru-buru menyusun peraturan tanpa memperhatikan apa tujuan kita, kita mau ke mana? Konstitusi kita tidak jelas," katanya.
Oleh sebab itulah menurut dia, politisi-politisi yang dipilih dan terpilih saat ini hanya berkisar pada orang-orang yang sama dengan kriteria kualitatif yang bisa "dibeli" sehingga tidak pernah beranjak menjadi negarawan.
"Mereka hanya memikirkan siapa mendapat apa, keserakahan itu mendominasi pemikiran mereka dan karena dibiarkan menjadi makin merajalela," katanya.
Mahfud menambahkan jika tokoh-tokoh yang saat ini menjadi legislatif benar-benar ingin membuka kesempatan bagi negarawan-negarawan yang "tertutupi" untuk masuk ke dunia politik maka proses rekrutmen politik harus disusun ulang.
"Kita masih punya cukup waktu sebelum 2014 untuk menyusun ulang jika memang kita masih ingin bangsa ini bangkit dan berjalan ke arah perbaikan. Ada yang mengatakan Pemilu 2014 adalah titik penentuan jika kita berhasil maka seterusnya akan selamat, jika gagal maka akan semakin terpuruk," katanya.
Menurut dia meskipun stok negarawan di negeri ini sangat banyak, jika tidak ada penyeru untuk memanggil mereka ke pentas maka selamanya potensi itu akan "tertimbun".
"Yang diperlukan bangsa ini adalah penyeru, seperti 'muazin' yang memberi kesempatan orang lain untuk menjadi imam," katanya.
Ia juga mengemukakan pemimpin negarawan bukan orang yang hadir menyelesaikan masalah, tetapi datang untuk menggerakkan semua orang untuk menuntaskan persoalan bersama-sama.
Pemimpin negarawan tidak lantas bekerja sendiri, tetapi ia mampu mengajak semua elemen yang dipimpinnya untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan.
"Seseorang yang sebatas menjadi pemimpin datang membawa program, tapi negarawan datang untuk mengajak semua orang untuk membuat program dan melaksanakannya bersama-sama," kata Anies.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa syarat utama seorang negarawan adalah meminimalkan kepentingan pribadi.
"Bukan berarti dia tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, tetapi dia harus bisa meminimalkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Tak bisa dimungkiri, sebagian orang memang masih berpendapat bahwa kaum muda dianggap tidak mumpuni untuk tampil di pentas politik nasional apalagi maju sebagai pemimpin.
"Dalam praktik lama dan pikiran yang kolot, anak muda dianggap tidak pantas diberikan pentas kepemimpinan nasional," kata Anies.
Ia mencontohkan para pemuda yang tergabung dalam program yang diprakarsai olehnya, yakni "Indonesia Mengajar" di mana anak-anak muda berpendidikan sarjana ditawari untuk menjadi guru di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.
"Kami tidak menawarkan sisi material kepada para pemuda itu, tapi kami menawarkan mereka untuk memberi inspirasi melalui pendidikan kepada anak-anak Indonesia di wilayah terpencil hingga wilayah perbatasan," kata Anies yang kemudian mengutip motto Indonesia Mengajar, "Satu tahun mengajar, seumur hidup menginspirasi."
Oleh karena itu, Anies berpendapat bahwa kaum muda pun jika diberi kesempatan untuk muncul di pentas politik nasional akan mampu menunjukkan kompetensi mereka sebagai negarawan.
"Masalahnya sekarang adalah siapa yang mau mendorong munculnya negarawan?" ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengajak para tokoh pemimpin senior di Indonesia untuk melakukan regenerasi kepemimpinan kepada kaum muda.
"Bagaimana bisa menjadi pemimpin jika tidak bisa meregenerasi penerusnya?", katanya.
Bagi Taufiq, usulan-usulan untuk mencalonkan kaum muda sebagai pemimpin merupakan ide yang sangat bagus, namun hal itu tidak akan tercapai jika tokoh senior tidak memberikan dorongan.
Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk selalu mendorong kaum senior untuk mendorong dan memberi kesempatan bagi kaum muda untuk maju sebagai pemimpin nasional.
Ia juga berpendapat bahwa kalaupun ada regenerasi kepemimpinan dari orang tua kepada anak, istri atau kerabat yang lain, hal tersebut merupakan hak masing-masing individu.
"Hal yang menjadi masalah apakah yang bersangkutan kompeten atau tidak, bukan sekadar dia istri atau anak siapa," katanya.
Sementara itu, ia juga mengimbau kaum muda untuk menjadi proaktif dalam merencanakan masa depan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Saya yakin pada saatnya nanti akan tampil tokoh-tokoh muda yang akan menjadi pemimpin negarawan di Indonesia. Untuk itu selain butuh dorongan dari kaum tua, kaum muda juga harus bisa membuktikan kompetensi mereka," katanya. (A060)
Pewarta: Azi Fitriyanti
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
