Dirut PTBA: "Saya dipilih yang punya perusahaan"
...Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Jaringan Pemantau Korupsi Sumatera Selatan (JPK Sumsel) melakukan demo ke DPRD Sumsel menolak Milawarma sebagai DIRUT PTBA karena bukan putra daerah...
Palembang, (ANTARA News) - Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam (PTBA) yang baru terpilih, Milawarma, menyatakan bahwa dirinya dipilih oleh pihak yang memiliki perusahaan tambang tersebut.
"Saya tidak minta, saya diminta dan dipilih, yang milih pemilik perusahaan, kalau saya tidak perform, mungkin hari ini saya dicopot," kata dia, ketika dikonfirmasi mengenai aksi penolakan dirinya selaku Dirut PTBA, karena bukan putra daerah Sumsel, oleh pengunjuk rasa di Palembang, Jumat.
Menurut dia, dirinya sebagai karyawan PTBA sudah 35 tahun mengabdi, dan bukan merupakan orang baru di pertambangan milik negara itu.
"Saya hidup di tambang 30 tahun lebih, kalau dibilang orang baru silakan," ujar dia, setelah melakukan dialog dengan Komisi IV DPRD Sumsel bersama para mahasiswa.
"Mungkin, karena saya tidak pernah muncul, saya mungkin sembunyi terus di belakang, kalau masalah penolakan dan sebagainya silakan saja," ujar dia lagi.
Sementara itu, pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Jaringan Pemantau Korupsi Sumatera Selatan (JPK Sumsel) melakukan demo ke DPRD Sumsel menolak Milawarma yang bukan putra daerah tersebut.
Koordinator aksi, Reza, dalam pernyataan sikapnya menyatakan, Sumsel merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga mempunyai peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu, dapat dilihat dari hasil bumi berupa batu bara, minyak bumi, gas dan lain-lain yang berada di perut Bumi Sriwijaya, ujar dia.
Ia menuturkan, seperti halnya PTBA yang merupakan salah satu BUMN yang mengelola hasil Bumi Sriwijaya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sangat jauh berbalik arah, PTBA hanya memperkaya para pejabat di perusahaan itu.
Ditambah lagi, seorang Milawarma bukan putra daerah Sumsel, sehingga dia tidak akan pernah tahu dan tidak akan mau tahu apa yang diinginkan dan dirasakan rakyat di daerah ini, ujar dia.
Berkaitan dengan hal itu, JPK Sumsel menolak Milawarma yang bukan putra daerah Sumsel menjadi Dirut PTBA, demikian Reza.
Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Direktur Operasional, Milawarma juga pernah disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan korupsi di perusahaan tambang ini.
Dia bersama Direktur Niaga PTBA, Tindeas Mangeka, bahkan pernah diberitakan telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan floating crane jasa bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Tarahan, Lampung, senilai lebih dari Rp 300 miliar.
Kasus ini berawal sewaktu PTBA dalam Rapat Regional Meeting Management (RMM), melontarkan gagasan untuk mengadakan jasa bongkar muat batu bara dengan menggunakan floating crane.
Gagasan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Milawarna selaku Direktur Operasi melalui Senior Manager AEOP melakukan kajian keekonomian penggunaan alat tersebut, dalam kajiannya diperoleh hasil bahwa penggunaan jasa bongkar muat dengan menggunakan floating crane meningkatkan pendapatan PT Bukit Asam.
Selanjutnya dilakukan proses pengadaan jasa bongkar muat dengan menggunakan floating crane dengan cara pemilihan langsung, sehingga PT Arpeni Pratama Ocean Lines sebagai pemenangnya.
Namun Dirut PTBA saat itu, Sukrisno, menegaskan bahwa dalam pengadaan floating crane itu tidak ada praktik penunjukan langsung, melainkan lewat tender yang diikuti tujuh perusahaan.
"Pada akhir tender semua peserta menandatangani hasil tender. Pemenang tender adalah penawar terendah, yakni PT Arpeni Pratama Ocean Lines," kata dia.
Enam perusahaan lainnya adalah PT Mitra Bahtera Segara Sejati, PT Jaya Samudera Karunia Shipping, PT Armada Guna Wisesa, PT Global Trans Energi Internasional, PT Armada Indonesia Mandiri, dan PT Widya Wahana Transportation.
Namun hingga kini, kasus yang sempat ditangani institusi penegak hukum di Jakarta itu, belum jelas kelanjutannya.(ANT/KR-SUS)
Pewarta:
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
