Jakarta (ANTARA) - Agenda pertemuan antara Presiden dengan seluruh kepala daerah dari berbagai tingkatan sebetulnya sudah lazim terjadi dalam setiap periode pemerintahan.
Biasanya Presiden bertemu dengan seluruh kepala daerah dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Salah satunya, seperti yang sudah digelar pada 7 November 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Namun pada 2025 ini, terdapat wacana pembaruan dalam model pertemuan Presiden dengan para kepala daerah itu, yakni melalui pembekalan atau retret yang bakal digelar di Akademi Militer selama berhari-hari.
Selayaknya kegiatan orientasi siswa, para kepala daerah itu pun bakal mengenal lebih dekat pemerintah pusat yang saat ini tengah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, beserta langgamnya.
Kepala daerah yang akan mengikuti pembekalan tersebut bukan biasa-biasa saja, karena mereka adalah kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024, baik yang baru akan menjabat maupun petahana.
Rencananya, pembekalan kepala daerah akan digelar pada 21-28 Februari 2025 setelah pelantikan serentak pada 20 Februari 2025. Diperkirakan ada sebanyak 481 bupati dan wali kota, serta 33 gubernur yang akan ikut dalam pembekalan di kompleks militer tersebut.
Sebelumnya pemerintah pusat pun sudah menggelar pembekalan atau retret bagi seluruh anggota kabinetnya, mulai dari menteri hingga kepala lembaga.
Mungkin semua materi yang disampaikan pada retret kabinet itu lebih mudah tersampaikan karena menteri hingga kepala lembaga berjumlah sedikit dan berstatus sebagai "pembantu" presiden. Berbeda dengan retret untuk kepala daerah yang berjumlah lebih dari 500 orang. Selain itu, mereka pun terpilih bukan karena kehendak Presiden, melainkan karena kehendak rakyat.
Namun, walau bagaimanapun, pemerintah daerah tetap saja merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga mereka yang terpilih pun tetap harus menjadi eksekutor program-program pemerintah pusat yang diselenggarakan di daerah.
Menjadi fondasi
Dalam 100 hari kerja pertama, Presiden Prabowo sudah meluncurkan dua dari delapan "Program Hasil Terbaik Cepat", sesuai dengan misinya. Dua program itu yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dua program itu pun diluncurkan secara berurutan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen Visi dan Misi pasangan Prabowo-Gibran, yang sudah muncul sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Jika sesuai agenda, maka program selanjutnya yang akan segera diluncurkan oleh Prabowo adalah program untuk mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Visi besar program itu adalah untuk mencapai Indonesia yang berswasembada pangan.
Namun untuk saat ini, program pertama yakni MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di lapangan. Belum lagi penerapan program itu masih dilakukan bertahap sehingga belum menyentuh seluruh daerah di Indonesia.
Peran pemerintah daerah melalui kepemimpinan kepala daerahnya merupakan unsur yang penting untuk melancarkan program MBG yang menargetkan 80 juta penerima manfaat mulai dari siswa pra sekolah, SD, SMP, dan SMA.
Kemudian program CKG pun belum sepenuhnya sempurna karena menyangkut dengan hambatan di fasilitas kesehatan. Maka sudah tak bisa dipungkiri bahwa peran kepala daerah akan dibutuhkan dalam eksekusi program-program itu.
Di sisi lain, kini pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi penggunaan anggaran kurang produktif. Selain di lembaga-lembaga setingkat kementerian, pemerintah daerah pun menjadi unsur yang tak dikecualikan dalam kebijakan pemangkasan tersebut.
Pemerintah menilai bahwa banyak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang efisien, seperti banyaknya kegiatan seremonial, diskusi, hingga anggaran untuk alat tulis kantor (ATK).
Mungkin, mengawasi alokasi anggaran di kementerian atau lembaga di tingkat pusat tidak terlalu sulit bagi pemerintah. Namun, pengawasan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah bisa menjadi tantangan, selain juga memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Retret kepala daerah itu pun bakal menghadirkan 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, hingga pejabat lembaga non kementerian, selain yang paling utama yakni pembekalan dari Presiden.
Setidaknya, para pembantu presiden yang akan menyampaikan pembekalannya itu merupakan orang-orang yang sudah lebih dahulu dan lebih lekat dalam menjalankan program presiden. Maka pembekalan yang disampaikan kepada para kepala daerah pun bakal menjadi fondasi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden.
Disiplin dan tepat waktu
Akademi Militer yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, merupakan tempat yang identik dengan istilah "Kawah Candradimuka" bagi para perwira TNI Angkatan Darat. Tempat ini merupakan arena mereka ditempa, dilatih, hingga mendapatkan pendidikan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai purnawirawan perwira tinggi yang pernah menempuh pendidikan di arena itu, Prabowo pun tampaknya menginginkan agar seluruh pembantunya di pemerintahan hingga pemerintah daerah untuk memiliki "jiwa korsa".
Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pun mengingatkan agar seluruh kepala daerah yang bakal mengikuti retret di Akmil untuk bersikap disiplin dan tepat waktu selama mengikuti sedangkan agenda.
Dalam konteks ini, penekanan pada kedisiplinan dan ketepatan waktu menjadi nilai yang harus ditanamkan para kepala daerah. Hal ini bukan sekadar simbolisasi militer, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun karakter kepemimpinan yang lebih tangguh, efisien, dan siap mengeksekusi kebijakan pusat di tingkat daerah.
Selain itu, orientasi berbasis disiplin ini diharapkan dapat menanamkan pola pikir yang lebih strategis bagi kepala daerah, terutama dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan prioritas nasional.
Dengan memahami visi besar pemerintahan saat ini, kepala daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga mampu mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.
Tantangan utama dari pelaksanaan pembekalan ini terletak pada efektivitas transfer pengetahuan dan strategi implementasi di lapangan. Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 500 orang, efektivitas komunikasi dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan bisa menjadi kendala tersendiri.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis studi kasus mungkin perlu diterapkan agar pembekalan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka.
Selain itu, pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Pemerintah pusat perlu memastikan adanya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan dalam eksekusi program. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, tidak hanya melalui pembekalan, tetapi juga dalam mekanisme koordinasi dan evaluasi berkala.
Keberhasilan retret ini tentu tidak hanya bergantung pada seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi juga pada bagaimana kepala daerah dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditanamkan selama pembekalan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Membiakkan visi Presiden melalui pembekalan kepala daerah