Baturaja (ANTARA) - Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan berikan pengawalan dan pengamanan dengan simpatik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD OKU, di Baturaja, Kamis (31/10/2024).
"Aksi damai ini menuntut pengesahan unsur pimpinan definitif DPRD OKU agar segera dibentuk," kata Kasi Humas Polres OKU IPTU Ibnu Holdon.
Pihaknya melakukan pengawalan untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman dan damai.
Dalam pengawal tersebut sebanyak 28 personel gabungan dari Sat Brimob dan Satuan Reskrim dikerahkan dengan menerapkan SOP untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Anggota Polri di lapangan memberikan imbauan pada pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan atau aspirasinya secara damai dengan mematuhi semua aturan yang berlaku.
Sementara, Koordinator aksi Heri Jaya Putra menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Gedung DPRD buntut dari belum adanya unsur pimpinan DPRD yang definitif sehingga dikuatirkan dapat menghambat pembahasan APBD tahun 2025.
"Kami menuntut agar ketua DPRD OKU definitif segera dilantik agar tidak menghambat pembangunan di Kabupaten OKU," tegasnya.
Para peserta aksi sendiri akan mengawal pengesahan unsur pimpinan definitif di DPRD OKU, sehingga hal ini tidak berdampak luas bagi masyarakat OKU.
Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Setiawan mengatakan penyebab belum terbentuknya unsur pimpinan DPRD OKU karena belum adanya usulan nama pengganti Yudi Purna Nugraha dari PAN yang saat ini maju sebagai peserta Pilkada OKU 2024.
"Kalau kami hanya proses surat pengunduran diri Yudi Purna Nugraha sebagai Ketua DPRD OKU saja. Untuk lebih jelas silahkan tanya ke KPU OKU," tegasnya.
"Aksi damai ini menuntut pengesahan unsur pimpinan definitif DPRD OKU agar segera dibentuk," kata Kasi Humas Polres OKU IPTU Ibnu Holdon.
Pihaknya melakukan pengawalan untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman dan damai.
Dalam pengawal tersebut sebanyak 28 personel gabungan dari Sat Brimob dan Satuan Reskrim dikerahkan dengan menerapkan SOP untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Anggota Polri di lapangan memberikan imbauan pada pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan atau aspirasinya secara damai dengan mematuhi semua aturan yang berlaku.
Sementara, Koordinator aksi Heri Jaya Putra menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Gedung DPRD buntut dari belum adanya unsur pimpinan DPRD yang definitif sehingga dikuatirkan dapat menghambat pembahasan APBD tahun 2025.
"Kami menuntut agar ketua DPRD OKU definitif segera dilantik agar tidak menghambat pembangunan di Kabupaten OKU," tegasnya.
Para peserta aksi sendiri akan mengawal pengesahan unsur pimpinan definitif di DPRD OKU, sehingga hal ini tidak berdampak luas bagi masyarakat OKU.
Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Setiawan mengatakan penyebab belum terbentuknya unsur pimpinan DPRD OKU karena belum adanya usulan nama pengganti Yudi Purna Nugraha dari PAN yang saat ini maju sebagai peserta Pilkada OKU 2024.
"Kalau kami hanya proses surat pengunduran diri Yudi Purna Nugraha sebagai Ketua DPRD OKU saja. Untuk lebih jelas silahkan tanya ke KPU OKU," tegasnya.