Palembang (ANTARA) - Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika menegaskan 12.755 prajuritnya siap membantu pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 60 kabupaten dan kota dalam wilayah lima provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 27 November 2024.
Kesiapan ribuan prajurit TNI tersebut diungkapkan Mayjen TNI M. Naudi seusai memimpin apel gelar pasukan pengamanan pilkada serentak di Lapangan Jasdam, Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, Kodam II/Sriwijaya (Swj) membawahi lima provinsi yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
"Untuk wilayah Kodam II/Swj pada 27 November nanti akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati 50 kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 10 kota," ujarnya.
Menurut Pangdam, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan awal dalam rangka mendukung tugas pengamanan pilkada serentak pada penghujung tahun ini.
Gelar pasukan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen TNI AD dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia yang sekaligus siap mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024 secara aman, lancar dan kondusif.
“Apel gelar pasukan ini untuk mengetahui kesiapan prajurit baik perorangan maupun satuan beserta alat perlengkapan/alutsista yang digunakan, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digerakkan dengan cepat sesuai dinamika kebutuhan," jelasnya.
Melalui apel gelar pasukan pengamanan ini, diharapkan terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas membantu Pemda dan Polri dalam pengamanan pilkada serentak yang dilaksanakan di wilayah Kodam II/Swj.
Pada kesempatan tersebut, Pangdam II/Swj juga menegaskan kepada seluruh prajurit untuk mempedomani prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku, karena keberadaan TNI dalam tugas pengamanan pilkada ini tidak terlibat langsung, namun bersifat penebalan kepada Polri.
Walaupun secara umum situasi keamanan relatif kondusif, Mayjen TNI M. Naudi menekankan kepada seluruh prajurit Kodam II/Swj untuk tetap waspada terhadap kemungkinan upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
“Saya harapkan setiap prajurit Kodam II/Swj baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada upaya menghambat, mengganggu atau menggagalkan pilkada,” tegasnya.
Kemudian, pada kesempatan itu Pangdam menekankan kepada seluruh prajurit Kodam II/Swj agar benar-benar bersikap netral.
"Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun terhadap netralitas TNI. Prajurit TNI yang tidak netral akan mendapat sanksi/hukuman yang berat," kata Pangdam Mayjen TNI M. Naudi.
Dalam.kesempatan itu, Pangdam II/Sriwijaya didampingi Kasdam II/Swj Brigjen TNI Aminton Manurung, Irdam II/Swj, Kapok Sahli Pangdam II /Swj dan para Asisten Kasdam II/Swj serta para Dansat/Kabalakdam II/Swj melakukan pengecekan dan uji coba terhadap kesiapan prajurit berikut peralatannya.
Kemudian Pangdam Mayjen TNI M. Naudi bersama pejabat jajarannya juga menyaksikan demonstrasi dalam menghadapi unjuk rasa oleh pasukan penanggulangan huru hara (PHH) Kodam II/Sriwijaya.
Kesiapan ribuan prajurit TNI tersebut diungkapkan Mayjen TNI M. Naudi seusai memimpin apel gelar pasukan pengamanan pilkada serentak di Lapangan Jasdam, Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, Kodam II/Sriwijaya (Swj) membawahi lima provinsi yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
"Untuk wilayah Kodam II/Swj pada 27 November nanti akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati 50 kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 10 kota," ujarnya.
Menurut Pangdam, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan awal dalam rangka mendukung tugas pengamanan pilkada serentak pada penghujung tahun ini.
Gelar pasukan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen TNI AD dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia yang sekaligus siap mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024 secara aman, lancar dan kondusif.
“Apel gelar pasukan ini untuk mengetahui kesiapan prajurit baik perorangan maupun satuan beserta alat perlengkapan/alutsista yang digunakan, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digerakkan dengan cepat sesuai dinamika kebutuhan," jelasnya.
Melalui apel gelar pasukan pengamanan ini, diharapkan terwujud keberhasilan pelaksanaan tugas membantu Pemda dan Polri dalam pengamanan pilkada serentak yang dilaksanakan di wilayah Kodam II/Swj.
Pada kesempatan tersebut, Pangdam II/Swj juga menegaskan kepada seluruh prajurit untuk mempedomani prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku, karena keberadaan TNI dalam tugas pengamanan pilkada ini tidak terlibat langsung, namun bersifat penebalan kepada Polri.
Walaupun secara umum situasi keamanan relatif kondusif, Mayjen TNI M. Naudi menekankan kepada seluruh prajurit Kodam II/Swj untuk tetap waspada terhadap kemungkinan upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
“Saya harapkan setiap prajurit Kodam II/Swj baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada upaya menghambat, mengganggu atau menggagalkan pilkada,” tegasnya.
Kemudian, pada kesempatan itu Pangdam menekankan kepada seluruh prajurit Kodam II/Swj agar benar-benar bersikap netral.
"Jangan sampai terjadi pelanggaran sekecil apapun terhadap netralitas TNI. Prajurit TNI yang tidak netral akan mendapat sanksi/hukuman yang berat," kata Pangdam Mayjen TNI M. Naudi.
Dalam.kesempatan itu, Pangdam II/Sriwijaya didampingi Kasdam II/Swj Brigjen TNI Aminton Manurung, Irdam II/Swj, Kapok Sahli Pangdam II /Swj dan para Asisten Kasdam II/Swj serta para Dansat/Kabalakdam II/Swj melakukan pengecekan dan uji coba terhadap kesiapan prajurit berikut peralatannya.
Kemudian Pangdam Mayjen TNI M. Naudi bersama pejabat jajarannya juga menyaksikan demonstrasi dalam menghadapi unjuk rasa oleh pasukan penanggulangan huru hara (PHH) Kodam II/Sriwijaya.