Palembang (ANTARA) - Jajaran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan keamanan di wilayahnya.
Hal itu diwujudkan melalui koordinasi dan studi tiru pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung , dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.
Kepala Divisi Imigrasi Fillianto Akbar, Selasa (23/7) mengatakan, kegiatan yang dilakukan sejak pekan kemarin fokus pada pengamanan sistem keimigrasian, aset tidak berwujud, serta penegakan hukum keimigrasian.
Tim Sumsel juga mempelajari berbagai aspek penting seperti pengamanan kesisteman keimigrasian melalui pembinaan SDM, peningkatan disiplin, dan tanggung jawab petugas pelayanan imigrasi.
"Kami ingin belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Jawa Barat dan tiga Kantor Imigrasi percontohan tersebut untuk meningkatkan kinerja di Sumatera Selatan," katanya.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen Divisi Keimigrasian Sumsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan sistem, dan memperketat penegakan hukum keimigrasian," ujar Kadiv Keimigrasian Sumsel.
Tak hanya itu, dalam kunjungan ini jajaran Divisi Keimigrasian membahas strategi penegakan hukum keimigrasian, termasuk pelaksanaan operasi gabungan dan mandiri, serta koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), hingga pengelolaan aset melalui pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang ketat.
“Berdasarkan studi lapangan, misalnya untuk pengamanan objek vital seperti ruangan server imigrasi dilengkapi dengan kunci keamanan sidik jari (fingerprint) yang hanya dapat diakses oleh pejabat terkait. Kami juga melihat pentingnya perawatan secara berkala untuk memastikan sistem keamanan tetap optimal,” jelasnya.
Fillianto menambahkan, jajarannya mempelajari inovasi-inovasi unggulan khususnya pada Kanim Karawang, yang telah berkontribusi dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2020.
Inovasi itu diharapkan dapat diadaptasi pada beberapa praktik terbaik di Kanwil Kemenkumham Sumsel yang juga sedang dalam penilaian menuju predikat WBBM.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya berharap langkah proaktif itu dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban pelayanan imigrasi di wilayah.
Hal itu diwujudkan melalui koordinasi dan studi tiru pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung , dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.
Kepala Divisi Imigrasi Fillianto Akbar, Selasa (23/7) mengatakan, kegiatan yang dilakukan sejak pekan kemarin fokus pada pengamanan sistem keimigrasian, aset tidak berwujud, serta penegakan hukum keimigrasian.
Tim Sumsel juga mempelajari berbagai aspek penting seperti pengamanan kesisteman keimigrasian melalui pembinaan SDM, peningkatan disiplin, dan tanggung jawab petugas pelayanan imigrasi.
"Kami ingin belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Jawa Barat dan tiga Kantor Imigrasi percontohan tersebut untuk meningkatkan kinerja di Sumatera Selatan," katanya.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen Divisi Keimigrasian Sumsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan sistem, dan memperketat penegakan hukum keimigrasian," ujar Kadiv Keimigrasian Sumsel.
Tak hanya itu, dalam kunjungan ini jajaran Divisi Keimigrasian membahas strategi penegakan hukum keimigrasian, termasuk pelaksanaan operasi gabungan dan mandiri, serta koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), hingga pengelolaan aset melalui pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang ketat.
“Berdasarkan studi lapangan, misalnya untuk pengamanan objek vital seperti ruangan server imigrasi dilengkapi dengan kunci keamanan sidik jari (fingerprint) yang hanya dapat diakses oleh pejabat terkait. Kami juga melihat pentingnya perawatan secara berkala untuk memastikan sistem keamanan tetap optimal,” jelasnya.
Fillianto menambahkan, jajarannya mempelajari inovasi-inovasi unggulan khususnya pada Kanim Karawang, yang telah berkontribusi dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2020.
Inovasi itu diharapkan dapat diadaptasi pada beberapa praktik terbaik di Kanwil Kemenkumham Sumsel yang juga sedang dalam penilaian menuju predikat WBBM.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya berharap langkah proaktif itu dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban pelayanan imigrasi di wilayah.