Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), pada 2024 fokus mewujudkan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.
"Perpres Nomor 39 itu menitikberatkan pada Satu Data Indonesia untuk mewujudkannya diadakan pemutakhiran data per tiga bulan," kata Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam di Pangkalan Balai, Rabu.
Selain pemutakhiran data berkala, pihaknya segera membentuk Forum Satu Data Kabupaten Banyuasin.
"Saya minta kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin untuk segera dibentuk Forum Satu Data," ujarnya.
Dia menjelaskan satu data yang ada di perangkat daerah dapat digunakan agar tidak terjadi perbedaan data. Untuk itu semua kepala perangkat daerah Pemkab Banyuasin diminta segera memperkuat Satu Data Indonesia.
Dengan memiliki satu data yang tepat dan akurat, kata dia, akan memudahkan Kabupaten Banyuasin melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Peran Satu Data Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka sangat besar, lanjutnya, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin Salni Pajar mengatakan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia pihaknya pada pekan pertama Februari 2024 ini menggelar bimbingan teknis (bimtek) implementasi Satu Data Indonesia.
Materi bimtek tersebut disampaikan oleh narasumber dari Sekretariat Satu Data Indonesia Bappenas Dhamai Brilianggara Putranto, Imam Arif Rahman, dan Kepala BPS Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat.
"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan peserta atas kehadirannya mengikuti bimtek implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Banyuasin," ujar Pj Bupati Banyuasin.
"Perpres Nomor 39 itu menitikberatkan pada Satu Data Indonesia untuk mewujudkannya diadakan pemutakhiran data per tiga bulan," kata Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam di Pangkalan Balai, Rabu.
Selain pemutakhiran data berkala, pihaknya segera membentuk Forum Satu Data Kabupaten Banyuasin.
"Saya minta kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin untuk segera dibentuk Forum Satu Data," ujarnya.
Dia menjelaskan satu data yang ada di perangkat daerah dapat digunakan agar tidak terjadi perbedaan data. Untuk itu semua kepala perangkat daerah Pemkab Banyuasin diminta segera memperkuat Satu Data Indonesia.
Dengan memiliki satu data yang tepat dan akurat, kata dia, akan memudahkan Kabupaten Banyuasin melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Peran Satu Data Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka sangat besar, lanjutnya, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin Salni Pajar mengatakan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia pihaknya pada pekan pertama Februari 2024 ini menggelar bimbingan teknis (bimtek) implementasi Satu Data Indonesia.
Materi bimtek tersebut disampaikan oleh narasumber dari Sekretariat Satu Data Indonesia Bappenas Dhamai Brilianggara Putranto, Imam Arif Rahman, dan Kepala BPS Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat.
"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan peserta atas kehadirannya mengikuti bimtek implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Banyuasin," ujar Pj Bupati Banyuasin.