Baturaja (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2023 sebesar Rp10 miliar.
Asisten II Setda OKU, Hasan HD di Baturaja, Kamis mengatakan, DBH yang diterima telah didasarkan pada persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produksi di Sumsel.
"Alhamdulillah tahun ini OKU mendapat dana segar Rp10 miliar lebih dari dana bagi hasil kelapa sawit 2023," kata Hasan.
Menurut Hasan, Kabupaten OKU merupakan kali pertama mendapat DBH kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dia menjelaskan, dana yang diterima tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelatihan petani sawit, asuransi petani sawit dan kegiatan lainnya.
Adapun maksud DBH dalam beleid ini bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu.
"Yang dibagikan kepada daerah penghasil dalam hal ini perkebunan sawit untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," katanya.
DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya.
Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4 persen dari penerimaan negara di mana dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ogan Komering Ulu terima DBH kelapa sawit 2023 Rp10 miliar
Asisten II Setda OKU, Hasan HD di Baturaja, Kamis mengatakan, DBH yang diterima telah didasarkan pada persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produksi di Sumsel.
"Alhamdulillah tahun ini OKU mendapat dana segar Rp10 miliar lebih dari dana bagi hasil kelapa sawit 2023," kata Hasan.
Menurut Hasan, Kabupaten OKU merupakan kali pertama mendapat DBH kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dia menjelaskan, dana yang diterima tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelatihan petani sawit, asuransi petani sawit dan kegiatan lainnya.
Adapun maksud DBH dalam beleid ini bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu.
"Yang dibagikan kepada daerah penghasil dalam hal ini perkebunan sawit untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah," katanya.
DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya.
Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4 persen dari penerimaan negara di mana dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ogan Komering Ulu terima DBH kelapa sawit 2023 Rp10 miliar