Banyuasin, Sumatera Selatan (ANTARA) - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumsel Babel berlangsung di Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis, memutuskan pembagian deviden sebesar Rp322,87 miliar ke para pemegang saham atas hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan sepanjang tahun 2022.
Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengatakan deviden yang dibagikan itu mengalami pertumbuhan 33,06 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp242,65 miliar.
"Dividen ini akan kami setor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah(PAD) sesuai dengan lembar saham yang dimiliki pemegang saham," kata Achmad seusai RUPS.
RUPS ini turut dihadiri juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, sejumlah bupati dan wakil wali kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti Bupati Ogan Ilir, Pj Bupati Musi Banyuasin, Banyuasin dan Wali Kota Pagaralam.
Achmad mengatakan, kenaikan pembagian keuntungan itu tak lain berkat kinerja positif pada tahun lalu yang meraup laba Rp701,20 miliar (yoy) atau tumbuh 12,17 persen jika dibandingkan 2021 Rp625,14 miliar.
Laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah pajak pada 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp538,11 miliar (yoy) atau tumbuh 10,88 persen dibandingkan 2021 hanya Rp485,30 miliar.
Peningkatan laba ini ditopang kenaikan pendapatan bunga 3,12 persen dan penurunan beban bunga sebesar -6,84 persen jika dibanding tahun 2021, karena pada tahun 2022 perusahaan fokus pada penghimpunan dana murah dan retail.
"Seiring dengan besarnya laba Bank Sumsel Babel, EPS (Earning per Share) atau pendapatan per lembar saham tahun 2022 turut mengalami peningkatan," kata dia, efisiensi, ekspansi dan mendorong pendapatan dari 'fee base income' menjadi faktor yang mendongkrak laba.
Berkat upaya itu, kinerja tahun 2022 dari BPD ini cukup memuaskan karena mampu mencatat asset Rp35,30 triliun atau tumbuh 11,62 persen dibandingkan 2021 Rp31,63 triliun.
Kemudian, sektor kredit tercatat dapat menyalurkan dana Rp20,90 triliun atau tumbuh 10,49 persen dibandingkan 2011 Rp18,92 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2022 Rp27,34 triliun (yoy) tumbuh 9,31 persen jika dibandingkan 2021 Rp25,01 triliun.
Untuk diketahui, DPK ini didominasi dana masyarakat sebesar Rp21,21 triliun (yoy) atau meningkat 1,45 persen dibandingkan tahun 2021 Rp20,91 triliun
Pada kesempatan RUPS itu juga disebutkan bahwa berdasarkan hasil penilaian Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, bahwa Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2022 dinyatakan dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang Material”.
Sedangkan untuk penilaian self assessment Bank Sumsel Babel Semester I dan II tahun 2022 mengenai tingkat kesehatan bank memperoleh peringkat komposit 2 (PK.2) dengan predikat "sehat".
Pada RUPS tahunan ini, pemegang saham Bank Sumsel Babel juga melakukan RUPS Luar Biasa untuk memperpanjang masa jabatan jajaran direksi, sekaligus penggantian posisi Oktiandi
dari Jabatan Direktur Operasional.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kinerja positif yang dicapai Bank Sumsel Babel karena keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah ini akan berdampak langsung dengan PAD.
"Sudah berjalan dengan baik, sesuai tuntutan dari kita sebagai pemegang saham. Tadi dilaporkan keuntungan naik dan aset naik," katanya.
Kendati demikian, dia berharap, bank daerah ini dapat terus aktif membantu pengembangan BUMDes dan menjalankan rencana ekspansinya. Dari hasil RUPS, bank ini segera membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan unit usaha syariah Bank Jambi.
“Nanti petani akan dibantu untuk melengkapi data dan persyaratan atau kami kawal,” kata dia.
Kementerian Pertanian menjalankan program Taksi Alsintan untuk mempercepat mekanisasi dan modernisasi sektor pertanian di Indonesia.
Taxi Alsintan ini bertujuan menghadirkan teknologi pertanian di tengah-tengah petani dan turut mengakselerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.
Program ini memberikan bantuan dalam penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia mengatakan setelah BSB memperoleh data calon debitur maka proses akan dilanjutkan pada pengecekan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut bukan penerima KUR atau kredit di bank lain.
Selain itu, pengecekan SLIK ini juga bertujuan memastikan calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit.
Jika calon debitur tersebut lolos dari SLIK, ia melanjutkan, maka calon debitur harus melengkapi data-data pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Menikah (Jika sudah menikah), Surat keterangan usaha dari pemerintah setempat (desa/lurah/kecamatan) termasuk surat penawaran dari penyedia alat alsintan tersebut.
Jika hasil dari analisa BSB layak maka dilanjutkan dengan penandatanganan kredit serta pencatatan pada SIKP (Sistem Informasi Kredit Program).
Plafon maksimal kredit program tersebut yang diberikan maksimal sebesar Rp500.000.000 atau maksimum 80 persen dari harga alsintan per debitur.
Perhitungan plafon kredit disesuaikan dengan harga alsintan dan analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank.
Terkait uang muka maka terbilang rendah yakni 30 persen dari harga alsintan. Untuk biaya administrasi itu tidak dikenakan oleh perbankan. Adapun, jangka waktu kredit maksimal 60 bulan dan suku bunga KUR sebesar enam persen efektif per tahun.
Hingga saat ini, jumlah petani yang mengajukan KUR alsintan sementara mencapai 15 debitur, karena program Taxi Alsintan ini baru diluncurkan pemerintah.
BSB akan terus melakukan sosialisasi mengenai kemudahan dari fasilitas ini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya berharap dan akan terus mendorong untuk petani dan pelaku usaha pertanian ikut dalam program Taxi Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yakni penyediaan alsintan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menjelaskan program Taxi Alsintan digulirkan agar masyarakat mampu mengadakan alsintan secara mandiri, sehingga tidak lagi tertuju pada bantuan pemerintah melalui APBN.
Melalui program ini, masyarakat bisa memiliki alsintan sendiri atau secara bersama-sama dengan pembiayaan melalui fasilitasi bantuan KUR pertanian, kata dia.
Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengatakan deviden yang dibagikan itu mengalami pertumbuhan 33,06 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp242,65 miliar.
"Dividen ini akan kami setor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah(PAD) sesuai dengan lembar saham yang dimiliki pemegang saham," kata Achmad seusai RUPS.
RUPS ini turut dihadiri juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, sejumlah bupati dan wakil wali kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti Bupati Ogan Ilir, Pj Bupati Musi Banyuasin, Banyuasin dan Wali Kota Pagaralam.
Achmad mengatakan, kenaikan pembagian keuntungan itu tak lain berkat kinerja positif pada tahun lalu yang meraup laba Rp701,20 miliar (yoy) atau tumbuh 12,17 persen jika dibandingkan 2021 Rp625,14 miliar.
Laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah pajak pada 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp538,11 miliar (yoy) atau tumbuh 10,88 persen dibandingkan 2021 hanya Rp485,30 miliar.
Peningkatan laba ini ditopang kenaikan pendapatan bunga 3,12 persen dan penurunan beban bunga sebesar -6,84 persen jika dibanding tahun 2021, karena pada tahun 2022 perusahaan fokus pada penghimpunan dana murah dan retail.
"Seiring dengan besarnya laba Bank Sumsel Babel, EPS (Earning per Share) atau pendapatan per lembar saham tahun 2022 turut mengalami peningkatan," kata dia, efisiensi, ekspansi dan mendorong pendapatan dari 'fee base income' menjadi faktor yang mendongkrak laba.
Berkat upaya itu, kinerja tahun 2022 dari BPD ini cukup memuaskan karena mampu mencatat asset Rp35,30 triliun atau tumbuh 11,62 persen dibandingkan 2021 Rp31,63 triliun.
Kemudian, sektor kredit tercatat dapat menyalurkan dana Rp20,90 triliun atau tumbuh 10,49 persen dibandingkan 2011 Rp18,92 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2022 Rp27,34 triliun (yoy) tumbuh 9,31 persen jika dibandingkan 2021 Rp25,01 triliun.
Untuk diketahui, DPK ini didominasi dana masyarakat sebesar Rp21,21 triliun (yoy) atau meningkat 1,45 persen dibandingkan tahun 2021 Rp20,91 triliun
Pada kesempatan RUPS itu juga disebutkan bahwa berdasarkan hasil penilaian Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, bahwa Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2022 dinyatakan dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang Material”.
Sedangkan untuk penilaian self assessment Bank Sumsel Babel Semester I dan II tahun 2022 mengenai tingkat kesehatan bank memperoleh peringkat komposit 2 (PK.2) dengan predikat "sehat".
Pada RUPS tahunan ini, pemegang saham Bank Sumsel Babel juga melakukan RUPS Luar Biasa untuk memperpanjang masa jabatan jajaran direksi, sekaligus penggantian posisi Oktiandi
dari Jabatan Direktur Operasional.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kinerja positif yang dicapai Bank Sumsel Babel karena keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah ini akan berdampak langsung dengan PAD.
"Sudah berjalan dengan baik, sesuai tuntutan dari kita sebagai pemegang saham. Tadi dilaporkan keuntungan naik dan aset naik," katanya.
Kendati demikian, dia berharap, bank daerah ini dapat terus aktif membantu pengembangan BUMDes dan menjalankan rencana ekspansinya. Dari hasil RUPS, bank ini segera membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan unit usaha syariah Bank Jambi.
Bank SumselBabel kawal petani akses program "Taxi Alsintan"
Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo di Palembang, Jumat, mengatakan pihaknya akan mendampingi petani untuk memanfaatkan program dengan cara menyediakan layanan pendampingan secara personal di kantor cabang BSB.“Nanti petani akan dibantu untuk melengkapi data dan persyaratan atau kami kawal,” kata dia.
Kementerian Pertanian menjalankan program Taksi Alsintan untuk mempercepat mekanisasi dan modernisasi sektor pertanian di Indonesia.
Taxi Alsintan ini bertujuan menghadirkan teknologi pertanian di tengah-tengah petani dan turut mengakselerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.
Program ini memberikan bantuan dalam penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia mengatakan setelah BSB memperoleh data calon debitur maka proses akan dilanjutkan pada pengecekan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut bukan penerima KUR atau kredit di bank lain.
Selain itu, pengecekan SLIK ini juga bertujuan memastikan calon debitur tidak memiliki tunggakan kredit.
Jika calon debitur tersebut lolos dari SLIK, ia melanjutkan, maka calon debitur harus melengkapi data-data pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Menikah (Jika sudah menikah), Surat keterangan usaha dari pemerintah setempat (desa/lurah/kecamatan) termasuk surat penawaran dari penyedia alat alsintan tersebut.
Jika hasil dari analisa BSB layak maka dilanjutkan dengan penandatanganan kredit serta pencatatan pada SIKP (Sistem Informasi Kredit Program).
Plafon maksimal kredit program tersebut yang diberikan maksimal sebesar Rp500.000.000 atau maksimum 80 persen dari harga alsintan per debitur.
Perhitungan plafon kredit disesuaikan dengan harga alsintan dan analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank.
Terkait uang muka maka terbilang rendah yakni 30 persen dari harga alsintan. Untuk biaya administrasi itu tidak dikenakan oleh perbankan. Adapun, jangka waktu kredit maksimal 60 bulan dan suku bunga KUR sebesar enam persen efektif per tahun.
Hingga saat ini, jumlah petani yang mengajukan KUR alsintan sementara mencapai 15 debitur, karena program Taxi Alsintan ini baru diluncurkan pemerintah.
BSB akan terus melakukan sosialisasi mengenai kemudahan dari fasilitas ini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya berharap dan akan terus mendorong untuk petani dan pelaku usaha pertanian ikut dalam program Taxi Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yakni penyediaan alsintan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menjelaskan program Taxi Alsintan digulirkan agar masyarakat mampu mengadakan alsintan secara mandiri, sehingga tidak lagi tertuju pada bantuan pemerintah melalui APBN.
Melalui program ini, masyarakat bisa memiliki alsintan sendiri atau secara bersama-sama dengan pembiayaan melalui fasilitasi bantuan KUR pertanian, kata dia.