Jakarta (ANTARA) - KPK memanggil dua orang pegawai PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama pengolahan anoda logam dengan PT Loco Montrado tahun 2017.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado tahun 2017," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.
Ali menjelaskan dua saksi yang diperiksa itu ialah Staf Satker Research and Business Development PT Antam Tahun 2017 atas nama M. Ramzi Hanifyantor dan VP Legal and Compliance PT Antam Tahun 2017 atas nama Listi Witani.
Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menahan dan menetapkan seorang tersangka atas nama Dodi Martimbang selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk Tahun 2017.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perbuatan tersangka Dodi Martimbang diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp100,7 miliar.
Tersangka Dodi Martimbang saat ini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Timur.
Perkara dugaan korupsi itu terjadi 2017 saat Dodi masih menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam.
Saat itu, UBPP Antam melaksanakan kerja sama berupa kontrak pemurnian anoda logam menjadi emas dengan beberapa perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang pemurnian anoda logam.
Ketika kontrak akan dilaksanakan, tersangka Dodi Martimbang diduga secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya tersebut tanpa alasan mendesak.
Tersangka Dodi Martimbang juga diduga memilih langsung PT Loco Montrado, yang saat itu dijabat Direktur Siman Bahar, untuk melakukan kerja sama pemurnian anoda logam, tanpa terlebih dulu melapor pada direksi PT Antam Tbk.
Selain itu, tersangka Dodi diduga tidak menggunakan hasil kajian PT Antam Tbk. yang menerangkan bahwa PT Loco Montrado tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis serupa dengan PT Antam Tbk. dalam pengolahan anoda logam. PT Loco Montrado juga tidak memiliki sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh asosiasi pedagang logam mulia London Bullion Market Assosciation (LBMA).
Dalam isi perjanjian kerja sama antara PT Antam Tbk. dan PT Loco Montrado, diduga terdapat beberapa poin perjanjian yang sengaja dilakukan penyalahgunaan, antara lain terkait besaran jumlah nilai pengiriman anoda logam maupun penerimaan tidak dicantumkan secara spesifik dalam kontrak dan tidak dilengkapi dengan kajian awal.
Tersangka Dodi diduga menggunakan PT Loco Montrado untuk mengekspor anoda logam emas kadar rendah, yang sesuai dengan ketentuan tindakan tersebut dilarang. Ketika dilakukan audit internal, ditemukan ada kekurangan pengembalian emas dari PT Loco Montrado ke PT Antam Tbk.
Perbuatan tersangka Dodi diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMN serta Keputusan Direksi PT Antam Tbk tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan.
Dodi Martimbang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengolahan anoda logam di PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado tahun 2017," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.
Ali menjelaskan dua saksi yang diperiksa itu ialah Staf Satker Research and Business Development PT Antam Tahun 2017 atas nama M. Ramzi Hanifyantor dan VP Legal and Compliance PT Antam Tahun 2017 atas nama Listi Witani.
Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menahan dan menetapkan seorang tersangka atas nama Dodi Martimbang selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk Tahun 2017.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perbuatan tersangka Dodi Martimbang diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp100,7 miliar.
Tersangka Dodi Martimbang saat ini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya, yang bersangkutan akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Timur.
Perkara dugaan korupsi itu terjadi 2017 saat Dodi masih menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam.
Saat itu, UBPP Antam melaksanakan kerja sama berupa kontrak pemurnian anoda logam menjadi emas dengan beberapa perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang pemurnian anoda logam.
Ketika kontrak akan dilaksanakan, tersangka Dodi Martimbang diduga secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya tersebut tanpa alasan mendesak.
Tersangka Dodi Martimbang juga diduga memilih langsung PT Loco Montrado, yang saat itu dijabat Direktur Siman Bahar, untuk melakukan kerja sama pemurnian anoda logam, tanpa terlebih dulu melapor pada direksi PT Antam Tbk.
Selain itu, tersangka Dodi diduga tidak menggunakan hasil kajian PT Antam Tbk. yang menerangkan bahwa PT Loco Montrado tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis serupa dengan PT Antam Tbk. dalam pengolahan anoda logam. PT Loco Montrado juga tidak memiliki sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh asosiasi pedagang logam mulia London Bullion Market Assosciation (LBMA).
Dalam isi perjanjian kerja sama antara PT Antam Tbk. dan PT Loco Montrado, diduga terdapat beberapa poin perjanjian yang sengaja dilakukan penyalahgunaan, antara lain terkait besaran jumlah nilai pengiriman anoda logam maupun penerimaan tidak dicantumkan secara spesifik dalam kontrak dan tidak dilengkapi dengan kajian awal.
Tersangka Dodi diduga menggunakan PT Loco Montrado untuk mengekspor anoda logam emas kadar rendah, yang sesuai dengan ketentuan tindakan tersebut dilarang. Ketika dilakukan audit internal, ditemukan ada kekurangan pengembalian emas dari PT Loco Montrado ke PT Antam Tbk.
Perbuatan tersangka Dodi diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMN serta Keputusan Direksi PT Antam Tbk tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan.
Dodi Martimbang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.