Palembang (ANTARA) - Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sumatera Selatan mendorong industri pariwisata di provinsi itu bangkit dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19.
"Sekarang ini status PPKM sudah dicabut dan memasuki masa endemi, kondisi ini momentum yang tepat untuk bangkit mengoptimalkan kegiatan usaha yang dijalani selama ini," kata Ketua GIPI Sumsel, Herlan Aspiudin di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, cukup banyak pelaku industri pariwisata menjual asetnya untuk mempertahankan usahanya, agar tidak terjadi kebangkrutan mengatasi kondisi sulit di masa pandemi.
Pelaku industri pariwisata di provinsi ini, seperti pemilik usaha penyewaan gedung serba guna, dekorasi, kafe, hotel, kerajinan tenun songket, dan pusat cendera mata ada yang menjual simpanan perhiasan emas dan kendaraan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional tempat usaha seperti untuk membayar tagihan rekening listrik, telepon dan internet.
Dengan perjuangan itu, pelaku industri pariwisata di provinsi ini hingga kini sebagian besar mampu bertahan bahkan mulai menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik.
"Pelaku industri pariwisata di provinsi ini teruji tangguh di masa sulit, momentum endemi sekarang ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan usaha," ujar Herlan.
Sementara pengurus Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi) Sumsel, Zainal Arifin menjelaskan bahwa dengan tidak ada lagi PPKM anggotanya kembali banyak mendapat pekerjaan mendekorasi gedung serba guna terutama untuk acara pesta pernikahan.
"Selama masa pandemi, tidak diizinkan kegiatan pesta pernikahan secara besar-besaran dan acara lainnya di gedung serba guna sehingga anggota kami tidak ada pekerjaan dan pemasukan uang dari jasa dekorasi, penyewaan gedung dan peralatan pendukung," ujarnya.
Momentum dicabutnya PPKM dan masa endemi ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan kondisi ini terus membaik atau normal seperti sebelum pandemi.
Untunglah kondisi sekarang ini mulai menuju normal, jika pandemi terus berlanjut bisa mengakibatkan banyak anggotanya gulung tikar dan menimbulkan banyak pekerja yang menganggur karena biaya perawatan gedung dan peralatan dekorasi cukup besar, ujar Zainal.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengajak pelaku usaha yang terpuruk dampak pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengoptimalkan kegiatan usaha pada 2023 ini.
"Mengawali tahun baru 2023 ini pelaku usaha harus mengoptimalkan kegiatan bisnisnya karena sudah tidak ada lagi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," ujarnya.
Pandemi COVID-19 sekarang ini mulai bisa dikendalikan dan kebijakan PPKM sudah dihapus, kondisi ini memberikan kebebasan untuk beraktivitas menjalankan berbagai kegiatan usaha, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Dampak wabah COVID-19 yang melanda provinsi ini sejak Maret 2020, banyak masyarakat melakukan aktivitas di rumah bahkan kehilangan pekerjaan, serta berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis terganggu.
Setelah berjalannya program vaksinasi, meningkatnya disiplin masyarakat menerapkan prokes, dan keberhasilan gugus tugas COVID-19 menekan angka penularan dan kematian pasien terinfeksi virus corona, pihaknya berupaya menjalankan program pemulihan ekonomi dengan mendorong pelaku usaha berbagai tingkatan untuk bangkit, ujar Wagub Mawardi.
"Sekarang ini status PPKM sudah dicabut dan memasuki masa endemi, kondisi ini momentum yang tepat untuk bangkit mengoptimalkan kegiatan usaha yang dijalani selama ini," kata Ketua GIPI Sumsel, Herlan Aspiudin di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, cukup banyak pelaku industri pariwisata menjual asetnya untuk mempertahankan usahanya, agar tidak terjadi kebangkrutan mengatasi kondisi sulit di masa pandemi.
Pelaku industri pariwisata di provinsi ini, seperti pemilik usaha penyewaan gedung serba guna, dekorasi, kafe, hotel, kerajinan tenun songket, dan pusat cendera mata ada yang menjual simpanan perhiasan emas dan kendaraan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional tempat usaha seperti untuk membayar tagihan rekening listrik, telepon dan internet.
Dengan perjuangan itu, pelaku industri pariwisata di provinsi ini hingga kini sebagian besar mampu bertahan bahkan mulai menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik.
"Pelaku industri pariwisata di provinsi ini teruji tangguh di masa sulit, momentum endemi sekarang ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan usaha," ujar Herlan.
Sementara pengurus Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi) Sumsel, Zainal Arifin menjelaskan bahwa dengan tidak ada lagi PPKM anggotanya kembali banyak mendapat pekerjaan mendekorasi gedung serba guna terutama untuk acara pesta pernikahan.
"Selama masa pandemi, tidak diizinkan kegiatan pesta pernikahan secara besar-besaran dan acara lainnya di gedung serba guna sehingga anggota kami tidak ada pekerjaan dan pemasukan uang dari jasa dekorasi, penyewaan gedung dan peralatan pendukung," ujarnya.
Momentum dicabutnya PPKM dan masa endemi ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan kondisi ini terus membaik atau normal seperti sebelum pandemi.
Untunglah kondisi sekarang ini mulai menuju normal, jika pandemi terus berlanjut bisa mengakibatkan banyak anggotanya gulung tikar dan menimbulkan banyak pekerja yang menganggur karena biaya perawatan gedung dan peralatan dekorasi cukup besar, ujar Zainal.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengajak pelaku usaha yang terpuruk dampak pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengoptimalkan kegiatan usaha pada 2023 ini.
"Mengawali tahun baru 2023 ini pelaku usaha harus mengoptimalkan kegiatan bisnisnya karena sudah tidak ada lagi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," ujarnya.
Pandemi COVID-19 sekarang ini mulai bisa dikendalikan dan kebijakan PPKM sudah dihapus, kondisi ini memberikan kebebasan untuk beraktivitas menjalankan berbagai kegiatan usaha, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Dampak wabah COVID-19 yang melanda provinsi ini sejak Maret 2020, banyak masyarakat melakukan aktivitas di rumah bahkan kehilangan pekerjaan, serta berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis terganggu.
Setelah berjalannya program vaksinasi, meningkatnya disiplin masyarakat menerapkan prokes, dan keberhasilan gugus tugas COVID-19 menekan angka penularan dan kematian pasien terinfeksi virus corona, pihaknya berupaya menjalankan program pemulihan ekonomi dengan mendorong pelaku usaha berbagai tingkatan untuk bangkit, ujar Wagub Mawardi.