Palembang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa mengatakan wacana peniadaan mobil dinas jabatan di lingkungan pemerintah setempat membutuhkan kajian secara komprehensif.
"Kami menghargai usulan ini. Namun itu masih bersifat wacana, oleh karena itu membutuhkan kajian secara komprehensif," kata Ratu Dewa saat dikonfirmasi wartawan di Palembang, Senin.
Wacana usulan tersebut akan dilakukan kajian seluruh sektor yang dimulai dari efisiensi anggaran, dan efektivitas penunjang kerja.
Ketika disinggung setuju atau tidak mengenai wacana tersebut. Ia menyebutkan belum dapat diputuskan wacana tersebut.
"Setuju atau tidaknya itu harus berdasarkan kajian dulu dari berbagai pihak, jadi saat ini belum bisa diputuskan," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Palembang akan meniadakan fasilitas kendaraan dinas pejabat dan mengalihkan dengan pemberian tunjangan bahan bakar minyak (BBM).
Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Kota Palembang Zulkarnain mengatakan fasilitas kendaraan dinas pejabat itu direncanakan akan ditiadakan dan mengganti dengan pemberian tunjangan BBM.
"Artinya para pejabat di lingkungan Pemkot Palembang nantinya menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Tapi ini masih wacana yang akan kami usulkan ke wali kota," ujarnya.
Tujuan penggantian fasilitas pejabat tersebut untuk efisiensi anggaran, namun ini masih wacana dan titik awal melalui pertimbangan yang disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
Saat ini kendaraan dinas roda empat dan dua yang dipakai pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Palembang tercatat sekitar 300 unit. Ini nantinya akan ditarik dan bakal dilelang.