Jakarta (ANTARA) - Penelitian terbaru Zurich bersama World Economic Forum, yakni Executive Opinion Survey melaporkan bahwa para pemimpin bisnis di Indonesia masih mengidentifikasi krisis utang sebagai ancaman utama yang dirasakan sepanjang 2022, serupa dengan hasil survei pada 2021 lalu.
Sebagaimana keterangan resmi Zurich di Jakarta, Rabu, hasil survei menyebutkan konflik antarnegara dan kontestasi geopolitik sumber daya strategis (risiko terkait geopolitik), dan ketimpangan layanan digital (risiko teknologi) masuk ke dalam lima risiko terbesar bagi para pemimpin bisnis di Indonesia.
Bahkan, konflik antarnegara dan inflasi yang cepat berada di peringkat kedua dalam daftar.
Chief Risk Officer Zurich Indonesia Wayan Pariama mengatakan hasil survei tahun ini cukup berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, khususnya di bidang ketimpangan digital, yang mana pada survei tahun lalu kategori digital tidak muncul sebagai kategori teratas.
Menurut dia, tidak mengejutkan apabila ketimpangan digital muncul pada tahun ini, karena Indonesia sedang berada pada tahap percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk menawarkan layanan digital yang merata dan mendukung transformasi digital.
Dengan demikian, korelasi antara ekonomi, geopolitik, dan teknologi mendominasi risiko di antara para pemimpin bisnis di Indonesia, di saat mereka berupaya mengatasi kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, serta mengintensifkan hubungan antarnegara dan transformasi digital yang cepat di seluruh sektor bisnis.
Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan dampak inflasi yang cepat, krisis utang, dan krisis biaya hidup merupakan ancaman terbesar untuk melakukan bisnis di negara-negara anggota G20 pada dua tahun ke depan.
“Sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, Zurich selalu berusaha untuk memainkan peran besar untuk melindungi masyarakat dan bisnis dari risiko dan meningkatkan ketahanan mereka. Wawasan membantu kami dalam membangun proposisi yang lebih baik dan melindungi masyarakat Indonesia dan bisnis mereka lebih baik di masa depan.” Kata Wayan Pariama.
Hasil survei ini didasarkan pada respons terhadap lebih dari 12.000 pemimpin bisnis dari 122 negara yang dilakukan antara April dan Agustus 2022, yang diterbitkan menjelang COP27 di Mesir dan KTT G20 di Bali, November 2022.
Sebagaimana keterangan resmi Zurich di Jakarta, Rabu, hasil survei menyebutkan konflik antarnegara dan kontestasi geopolitik sumber daya strategis (risiko terkait geopolitik), dan ketimpangan layanan digital (risiko teknologi) masuk ke dalam lima risiko terbesar bagi para pemimpin bisnis di Indonesia.
Bahkan, konflik antarnegara dan inflasi yang cepat berada di peringkat kedua dalam daftar.
Chief Risk Officer Zurich Indonesia Wayan Pariama mengatakan hasil survei tahun ini cukup berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, khususnya di bidang ketimpangan digital, yang mana pada survei tahun lalu kategori digital tidak muncul sebagai kategori teratas.
Menurut dia, tidak mengejutkan apabila ketimpangan digital muncul pada tahun ini, karena Indonesia sedang berada pada tahap percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk menawarkan layanan digital yang merata dan mendukung transformasi digital.
Dengan demikian, korelasi antara ekonomi, geopolitik, dan teknologi mendominasi risiko di antara para pemimpin bisnis di Indonesia, di saat mereka berupaya mengatasi kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, serta mengintensifkan hubungan antarnegara dan transformasi digital yang cepat di seluruh sektor bisnis.
Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan dampak inflasi yang cepat, krisis utang, dan krisis biaya hidup merupakan ancaman terbesar untuk melakukan bisnis di negara-negara anggota G20 pada dua tahun ke depan.
“Sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, Zurich selalu berusaha untuk memainkan peran besar untuk melindungi masyarakat dan bisnis dari risiko dan meningkatkan ketahanan mereka. Wawasan membantu kami dalam membangun proposisi yang lebih baik dan melindungi masyarakat Indonesia dan bisnis mereka lebih baik di masa depan.” Kata Wayan Pariama.
Hasil survei ini didasarkan pada respons terhadap lebih dari 12.000 pemimpin bisnis dari 122 negara yang dilakukan antara April dan Agustus 2022, yang diterbitkan menjelang COP27 di Mesir dan KTT G20 di Bali, November 2022.