Palembang (ANTARA) - Badan Standarisasi Nasional (BSN) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerapkan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk mengakses pasar global dan meningkatkan daya saing.
Kepala BSN Kukuh S Achmad mengatakan saat ini pihaknya gencar memperkenalkan SNI ke kalangan pelaku UMKM karena ketentuan untuk menggunakan standarisasi bagi mereka masih bersifat sukarela.
“Memang masih bersifat sukarela, tapi kami terus mendorong karena diyakini dengan menyandang label SNI maka akan semakin berdaya saing,” kata Kukuh setelah membuka peringatan Bulan Mutu Nasional di Palembang, Rabu.
Ia tak menyangkal untuk sektor UMKM harus diintervensi oleh banyak pihak agar pelaku usaha ini dapat naik kelas.
Berbeda kondisinya dengan pelaku industri besar yang pada umumnya sudah menerapkan SNI demi memenangkan daya saing. Begitu juga untuk sektor barang/jasa yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, sudah bersifat wajib menerapkan SNI. Sejauh ini terdapat 11.600 sektor sudah menyandang SNI.
Ia menjelaskan untuk mendorong pelaku UMKM menerapkan SNI, saat ini dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sudah terdapat tahapan bagi UMKM yang akan menggunakan SNI.
“Programnya SNI Bina UMKM. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka secara otomatis produk UMKM itu berlabel SNI. Ini gratis,” kata dia.
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pihaknya mengharapkan BSN dapat ‘jemput bola’ untuk mengawal produk-produk UMKM agar berlabel SNI.
“Seperti rumah knock down asal Sumsel, itu sudah diekspor ke luar negeri. Mestinya bisa diberi label SNI,” kata Herman Deru.
Ia mengharapkan peringatan Bulan Mutu Nasional meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan SNI, terutama untuk produk-produk lokal seperti kuliner pempek.
Kepala BSN Kukuh S Achmad mengatakan saat ini pihaknya gencar memperkenalkan SNI ke kalangan pelaku UMKM karena ketentuan untuk menggunakan standarisasi bagi mereka masih bersifat sukarela.
“Memang masih bersifat sukarela, tapi kami terus mendorong karena diyakini dengan menyandang label SNI maka akan semakin berdaya saing,” kata Kukuh setelah membuka peringatan Bulan Mutu Nasional di Palembang, Rabu.
Ia tak menyangkal untuk sektor UMKM harus diintervensi oleh banyak pihak agar pelaku usaha ini dapat naik kelas.
Berbeda kondisinya dengan pelaku industri besar yang pada umumnya sudah menerapkan SNI demi memenangkan daya saing. Begitu juga untuk sektor barang/jasa yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, sudah bersifat wajib menerapkan SNI. Sejauh ini terdapat 11.600 sektor sudah menyandang SNI.
Ia menjelaskan untuk mendorong pelaku UMKM menerapkan SNI, saat ini dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sudah terdapat tahapan bagi UMKM yang akan menggunakan SNI.
“Programnya SNI Bina UMKM. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka secara otomatis produk UMKM itu berlabel SNI. Ini gratis,” kata dia.
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pihaknya mengharapkan BSN dapat ‘jemput bola’ untuk mengawal produk-produk UMKM agar berlabel SNI.
“Seperti rumah knock down asal Sumsel, itu sudah diekspor ke luar negeri. Mestinya bisa diberi label SNI,” kata Herman Deru.
Ia mengharapkan peringatan Bulan Mutu Nasional meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan SNI, terutama untuk produk-produk lokal seperti kuliner pempek.