Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujarnya saat diwawancarai usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kebijakan tarif setrum wujudkan energi berkeadilan
Baca juga: Kebijakan tarif setrum wujudkan energi berkeadilan
Dalam RUU APBN 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,9 persen secara year on year per Juli 2022.
Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp502 triliun.
Baca juga: PLN klaim tarif listrik pengguna rumah tangga di Indonesia termurah di Asia Tenggara
Baca juga: Menteri ESDM: Pemerintah masih bahas kenaikan harga Pertalite
Baca juga: PLN klaim tarif listrik pengguna rumah tangga di Indonesia termurah di Asia Tenggara
Baca juga: Menteri ESDM: Pemerintah masih bahas kenaikan harga Pertalite
Menurut Erick, jika putusan dari ketiga menteri itu sudah ada, maka baru ada penugasan di Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM.
"Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan (menaikkan harga Pertalite) seperti itu. Kita tunggu saja," kata Erick.
Baca juga: Presiden Jokowi: Harga BBM pertalite saat ini hasil subsidi APBN
Baca juga: Presiden Jokowi: Harga BBM pertalite saat ini hasil subsidi APBN
"Kebijakan masih ada di pemerintah, Pertamina hanya penugasan saja. Kalau pun terjadi hanya pengurangan subsidi yang Rp502 triliun dijadikan berapa," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga Pertalite.
Selain itu, pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.
Sampai Juli 2022, Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.