Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan bahwa dirinya baru-baru ini dihubungi oleh seorang perdana menteri negara sahabat yang meminta untuk dikirimi minyak goreng karena ketersediaan di negaranya yang sudah begitu menipis.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Dua hari yang lalu, malam-malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, gak usah saya sebutkan negaranya, beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng.'," kata Presiden menirukan ucapan perdana menteri yang dimaksud.
"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik.' Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ujarnya menambahkan.
Presiden menceritakan hal itu untuk mengingatkan kembali kepada segenap jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara seperti sudah ia sampaikan berkali-kali.
"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul, Energi harus betul-betul dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor. Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," kata Presiden.
Kendati demikian Presiden mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan misalnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Di sisi lain, Presiden meneruskan proyeksi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 60 negara akan mengalami keambrukan ekonomi dampak berbagai ancaman ketidakpastian global, di mana 40 di antaranya hampir bisa dipastikan.
Oleh karena itu Presiden meminta jajaran pemerintah untuk bersikap penuh kepekaan dan sense of crisis.
Salah satunya, menurut Presiden, dengan memastikan bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meliputi tiga hal penting yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih," katanya.
Presiden berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
"Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri haru berhasil," ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi.
Namun, hal itu berangsur membaik seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurut Ateh per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
"Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun," katanya.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
"Dua hari yang lalu, malam-malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, gak usah saya sebutkan negaranya, beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng.'," kata Presiden menirukan ucapan perdana menteri yang dimaksud.
"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik.' Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ujarnya menambahkan.
Presiden menceritakan hal itu untuk mengingatkan kembali kepada segenap jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara seperti sudah ia sampaikan berkali-kali.
"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul, Energi harus betul-betul dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor. Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," kata Presiden.
Kendati demikian Presiden mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan misalnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Di sisi lain, Presiden meneruskan proyeksi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 60 negara akan mengalami keambrukan ekonomi dampak berbagai ancaman ketidakpastian global, di mana 40 di antaranya hampir bisa dipastikan.
Oleh karena itu Presiden meminta jajaran pemerintah untuk bersikap penuh kepekaan dan sense of crisis.
Salah satunya, menurut Presiden, dengan memastikan bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meliputi tiga hal penting yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih," katanya.
Presiden berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
"Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri haru berhasil," ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi.
Namun, hal itu berangsur membaik seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurut Ateh per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
"Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun," katanya.