Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo siap membuat peraturan presiden (Perpres) mengenai logistik Pemilu 2024.
"Bapak Presiden siap untuk peraturan presiden (Perpres) yang spesifik mengenai pengadaan logistik Pemilu," ungkap Mendagri dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Tito menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu salah satu persoalan mendasar adalah masalah pengadaan logistik. "Kadang--kadang memerlukan waktu terutama masalah lelang," ujarnya.
Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.
"Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu," tuturnya.
Komisi II mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan efisien mungkin.
"Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu," ucap Mendagri berharap.
Dia menjelaskan di tengah situasi saat ini, pemerintah, negara dan rakyat masih membutuhkan biaya. Belum ada kepastian apakah pandemi sudah selesai pada tahun 2024.
"Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi, masih banyak yang terdampak, banyak program strategis nasional (PSN) di daerah yang belum terselesaikan. Ini juga memerlukan biaya," kata Mendagri Tito.
"Bapak Presiden siap untuk peraturan presiden (Perpres) yang spesifik mengenai pengadaan logistik Pemilu," ungkap Mendagri dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Tito menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu salah satu persoalan mendasar adalah masalah pengadaan logistik. "Kadang--kadang memerlukan waktu terutama masalah lelang," ujarnya.
Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.
"Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu," tuturnya.
Komisi II mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan efisien mungkin.
"Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu," ucap Mendagri berharap.
Dia menjelaskan di tengah situasi saat ini, pemerintah, negara dan rakyat masih membutuhkan biaya. Belum ada kepastian apakah pandemi sudah selesai pada tahun 2024.
"Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi, masih banyak yang terdampak, banyak program strategis nasional (PSN) di daerah yang belum terselesaikan. Ini juga memerlukan biaya," kata Mendagri Tito.