Sumatera Selatan (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Palembang, Sumatera Selatan mengestimasikan sebanyak 41 ribu warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM) di kota ini mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk tahun 2022.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian mengatakan jumlah warga KPM tersebut merupakan rekap sementara Kementerian Sosial yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan data tahun 2021.
“Secara pasti belum tau berapa banyak namun jumlahnya sekitar 41 ribu di tahun ini,” Kata Heri di Palembang, Jumat.
Menurut dia, para warga penerima manfaat (PM) tersebut bakal menerima pencairan bantuan program PKH 2022 tahap pertama pada akhir Januari.
Bantuan tersebut ditransfer secara langsung oleh Kementerian Sosial ke kartu keluarga sejahtera yang sudah dimiliki para warga KPM.
"Pencairan PKH pertama akhir Januari ini sekarang sedang persiapan, tunggu saja dari Kemensos langsung ditransfer kemasing-masing KPM," ujarnya.
Disamping itu Ia memastikan Dinsos Palembang untuk terus melakukan verifikasi data warga penerima manfaat ini sehingga semua KPM bisa mendapatkan bantuan.
Sebab bila nanti pusat menemukan data-data warga tersebut tidak cocok, melalui saturasi NIK dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga bantuan program PKH ataupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke mereka tertunda maka akan bisa segera urus.
“Namanya data kan dinamis ya pasti ada perubahan tahun ke tahun, bisa warga itu meninggal atau pindah tapi itu kan bisa diurus. Makanya akan kami verifikasi lagi sehingga bisa diajukan kembali," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian mengatakan jumlah warga KPM tersebut merupakan rekap sementara Kementerian Sosial yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan data tahun 2021.
“Secara pasti belum tau berapa banyak namun jumlahnya sekitar 41 ribu di tahun ini,” Kata Heri di Palembang, Jumat.
Menurut dia, para warga penerima manfaat (PM) tersebut bakal menerima pencairan bantuan program PKH 2022 tahap pertama pada akhir Januari.
Bantuan tersebut ditransfer secara langsung oleh Kementerian Sosial ke kartu keluarga sejahtera yang sudah dimiliki para warga KPM.
"Pencairan PKH pertama akhir Januari ini sekarang sedang persiapan, tunggu saja dari Kemensos langsung ditransfer kemasing-masing KPM," ujarnya.
Disamping itu Ia memastikan Dinsos Palembang untuk terus melakukan verifikasi data warga penerima manfaat ini sehingga semua KPM bisa mendapatkan bantuan.
Sebab bila nanti pusat menemukan data-data warga tersebut tidak cocok, melalui saturasi NIK dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga bantuan program PKH ataupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke mereka tertunda maka akan bisa segera urus.
“Namanya data kan dinamis ya pasti ada perubahan tahun ke tahun, bisa warga itu meninggal atau pindah tapi itu kan bisa diurus. Makanya akan kami verifikasi lagi sehingga bisa diajukan kembali," katanya.