Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur bersama lima orang lainnya, Selasa (21/9) malam.
"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, juga diamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Namun, ia belum merinci lebih lanjut total uang yang diamankan oleh tim KPK.
Selain Bupati Kolaka Timur, lima orang lainnya yang ditangkap yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para ajudan Bupati Kolaka Timur.
"Dalam kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, diamankan enam orang di antaranya Bupati, Kepala BPBD, dan para ajudan Bupati Kabupaten Kolaka Timur," ujar Ali.
Saat ini, kata dia, para pihak yang ditangkap tersebut dalam perjalanan menuju Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.
Sebelumnya, mereka telah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim KPK di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara setelah OTT tersebut.
"Perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut," kata Ali.
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut.
"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, juga diamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Namun, ia belum merinci lebih lanjut total uang yang diamankan oleh tim KPK.
Selain Bupati Kolaka Timur, lima orang lainnya yang ditangkap yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para ajudan Bupati Kolaka Timur.
"Dalam kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, diamankan enam orang di antaranya Bupati, Kepala BPBD, dan para ajudan Bupati Kabupaten Kolaka Timur," ujar Ali.
Saat ini, kata dia, para pihak yang ditangkap tersebut dalam perjalanan menuju Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.
Sebelumnya, mereka telah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim KPK di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara setelah OTT tersebut.
"Perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut," kata Ali.
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut.