Palembang (ANTARA) - Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sumatera Selatan terus berupaya mencari solusi untuk mencegah pelaku industri pariwisata di provinsi ini mengalami kebangkrutan.
"Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam beberapa bulan terakhir cukup banyak pelaku industri pariwisata menjual asetnya untuk mempertahankan usahanya, agar tidak terjadi kebangkrutan akan dicarikan solusi atau jalan keluar terbaik mengatasi kondisi sulit di masa pandemi COVID-19 ini," kata Ketua GIPI Sumsel, Herlan Aspiudin di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, pelaku industri pariwisata di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini, ada yang menjual simpanan perhiasan emas dan kendaraan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional tempat usaha seperti untuk membayar tagihan rekening listrik, telepon dan internet.
Menjual aset merupakan langkah terakhir karena uang tabungan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama ini sudah habis menutupi anjloknya pendapatan selama berlangsungnya pandemi COVID-19 sekitar dua tahun itu.
Permasalahan yang dialami anggota GIPI Sumsel itu, segera dibicarakan dengan kepala daerah di kabupaten/kota dan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Melalui pembicaraan dengan penentu kebijakan di daerah, diharapkan bisa diperoleh solusi terbaik agar pelaku industri pariwisata dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti biasanya meskipun dalam kondisi PPKM dan menurunnya daya beli masyarakat, kata Herlan.
Sementara sejumlah pengusaha penyewaan gedung serba guna, dokarasi, kafe, hotel, kerajinan tenun songket, dan pusat cendera mata di Palembang yang tergabung dalam 21 asosisasi industri pariwisata menyatakan mereka 'meneyerah' menghadapi kebijakan PPKM yang terus diperpanjang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi) Sumsel, Zainal Arifin menjelaskan bahwa anggotanya sudah banyak yang tidak kuat lagi bertahan karena sejak adanya kebijakan PPKM tidak mendapat pemasukan.
Selama tidak diizinkan kegiatan pesta pernikahan dan acara lainnya di gedung serba guna di masa penerapan PPKM, biaya perawatan gedung dan peralatan dekorasi dikeluarkan dari uang simpanan dan menjual aset seperti dirinya menjual mobil.
Jika kondisi ini terus berlanjut bisa mengakibatkan banyak anggotanya gulung tikar dan menimbulkan banyak pekerja yang menganggur.
Untuk mencegah banyaknya pelaku industri pariwisata yang 'bangkrut' diharapkan perjuangan GIPI Sumsel untuk mencari solusi yang terbaik dengan kepala daerah berhasil sehingga upaya pengendalian lonjakan kasus positif COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan paralel, ujar Zainal.
Sementara sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru meminta masyarakat untuk bersabar mematuhi kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah pada Agustus 2021 untuk menekan angka kasus positif COVID-19 yang masih cukup tinggi.
"Kebijakan PPKM dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kasus positif COVID-19, dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi diharapkan kasus tersebut bisa ditekan dan PPKM segera dicabut," ujarnya.
Dampak penerapan kebijakan PPKM, diakuinya menimbulkan cukup banyak masyarakat terganggu kegiatan usaha dan pekerjaannya.
Bagi masyarakat yang terdampak PPKM, pihaknya melalui dinas sosial menyiapkan bantuan 1.000 ton beras.
Bantuan sosial berupa 10 kg beras per kepala keluarga itu secara bertahap telah disalurkan kepada masyarakat di Kota Palembang dan daerah Sumsel lainnya yang terdampak pandemi COVID-19 cukup panjang hampir dua tahun dan adanya kebijakan PPKM, kata Gubernur.
"Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam beberapa bulan terakhir cukup banyak pelaku industri pariwisata menjual asetnya untuk mempertahankan usahanya, agar tidak terjadi kebangkrutan akan dicarikan solusi atau jalan keluar terbaik mengatasi kondisi sulit di masa pandemi COVID-19 ini," kata Ketua GIPI Sumsel, Herlan Aspiudin di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, pelaku industri pariwisata di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini, ada yang menjual simpanan perhiasan emas dan kendaraan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional tempat usaha seperti untuk membayar tagihan rekening listrik, telepon dan internet.
Menjual aset merupakan langkah terakhir karena uang tabungan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama ini sudah habis menutupi anjloknya pendapatan selama berlangsungnya pandemi COVID-19 sekitar dua tahun itu.
Permasalahan yang dialami anggota GIPI Sumsel itu, segera dibicarakan dengan kepala daerah di kabupaten/kota dan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Melalui pembicaraan dengan penentu kebijakan di daerah, diharapkan bisa diperoleh solusi terbaik agar pelaku industri pariwisata dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti biasanya meskipun dalam kondisi PPKM dan menurunnya daya beli masyarakat, kata Herlan.
Sementara sejumlah pengusaha penyewaan gedung serba guna, dokarasi, kafe, hotel, kerajinan tenun songket, dan pusat cendera mata di Palembang yang tergabung dalam 21 asosisasi industri pariwisata menyatakan mereka 'meneyerah' menghadapi kebijakan PPKM yang terus diperpanjang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi) Sumsel, Zainal Arifin menjelaskan bahwa anggotanya sudah banyak yang tidak kuat lagi bertahan karena sejak adanya kebijakan PPKM tidak mendapat pemasukan.
Selama tidak diizinkan kegiatan pesta pernikahan dan acara lainnya di gedung serba guna di masa penerapan PPKM, biaya perawatan gedung dan peralatan dekorasi dikeluarkan dari uang simpanan dan menjual aset seperti dirinya menjual mobil.
Jika kondisi ini terus berlanjut bisa mengakibatkan banyak anggotanya gulung tikar dan menimbulkan banyak pekerja yang menganggur.
Untuk mencegah banyaknya pelaku industri pariwisata yang 'bangkrut' diharapkan perjuangan GIPI Sumsel untuk mencari solusi yang terbaik dengan kepala daerah berhasil sehingga upaya pengendalian lonjakan kasus positif COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan paralel, ujar Zainal.
Sementara sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru meminta masyarakat untuk bersabar mematuhi kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah pada Agustus 2021 untuk menekan angka kasus positif COVID-19 yang masih cukup tinggi.
"Kebijakan PPKM dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kasus positif COVID-19, dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi diharapkan kasus tersebut bisa ditekan dan PPKM segera dicabut," ujarnya.
Dampak penerapan kebijakan PPKM, diakuinya menimbulkan cukup banyak masyarakat terganggu kegiatan usaha dan pekerjaannya.
Bagi masyarakat yang terdampak PPKM, pihaknya melalui dinas sosial menyiapkan bantuan 1.000 ton beras.
Bantuan sosial berupa 10 kg beras per kepala keluarga itu secara bertahap telah disalurkan kepada masyarakat di Kota Palembang dan daerah Sumsel lainnya yang terdampak pandemi COVID-19 cukup panjang hampir dua tahun dan adanya kebijakan PPKM, kata Gubernur.