Kayuagung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menyiapkan 59.118 hektare lahan sawah untuk mendukung program lumbung pangan baru multi komoditas Food Estate dari Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKI Sahrul di Kayuagung, Kamis, mengatakan lahan baku sawah itu tersebar di 17 Kecamatan.
“Food Estate diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kepada petani melalui korporasi petani,” kata dia.
Sahrul menjelaskan terdapat tiga kecamatan yang mendominasi luasan sawah Food Estate, yakni Kecamatan Sungai Menang seluas 7.885 Hektare (Ha), Kecamatan Pampangan seluas 6.271 dan Jejawi 6.041 Ha.
“Selain hulu, kami juga akan fokus industri hilir pertanian, yakni mewujudkan korporasi petani, sehingga perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningkat,” kata dia.
Menurutnya, supaya maju, petani harus berkorporasi, sehingga hasil usaha tani lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Sahrul menjelaskan korporasi petani merupakan upaya menempatkan petani sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam program pangan.
Meski berkolaborasi dengan dunia usaha, penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah.
“Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk, seperti PT Pusri Palembang. Tidak dilepaskan begitu saja,” kata dia.
Baca juga: Jabar tertarik beli jagung asal Banyuasin, didukung program Agro Solution Pusri
Konsep korporasi petani, menurut dia, semestinya bisa melayani input secara efisien seperti benih, pupuk, melayani permodalan sehingga bisa akses KUR, melayani pemasaran menjadi 1 unit dan hilirisasi produk.
“Setiap korporasi harus mampu menghitung berapa efisiensi biaya dan hasil yang diperoleh, harus mampu membuat jaringan bermitra dengan industri pupuk, produsen benih, alsin, serta harus melayani kredit KUR,” katanya.
Sahrul berharap korporasi dapat membenahi manajemen pertanian yang baru. Menciptakan efiensi dengan mekanisasi, benih harus unggul, pupuk pestisida kembali ke organik, integrated farming serta tidak ada monokultur lagi.
Dirut PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan perusahaannya berkomitmen mendukung program Food Estate ini dengan menjalankan program Agro Solution.
Dalam program tersebut, Pusri akan mendampingi petani dalam budidaya pertanian sehingga penggunaan pupuk menjadi tepat sasaran, pengaplikasian teknologi hingga penyambungan ke off-taker.
Baca juga: Menteri Pertanian ikut panen raya padi di OKU Timur Sumsel
“Nanti yang ditanam petani, sudah ada yang membelinya (off-taker),” kata dia.
Provinsi Sumatera Selatan menargetkan dapat memproduksi 3,1 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021 dengan meningkatkan intensitas penanaman dan produktivitas.
Sumsel harus menambah sekitar 400 ribu ton GKG karena produksi tahun 2020 itu tepatnya 2.696.103 ton GKG.
Secara nasional Sumsel masih di bawah Sulawesi Selatan dengan 4,6 juta ton GKG, Jawa Barat 9,0 juta ton GKG, Jawa Tengah 9,6 juta ton GKG dan Jawa Timur 9,9 juta ton GKG.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKI Sahrul di Kayuagung, Kamis, mengatakan lahan baku sawah itu tersebar di 17 Kecamatan.
“Food Estate diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kepada petani melalui korporasi petani,” kata dia.
Sahrul menjelaskan terdapat tiga kecamatan yang mendominasi luasan sawah Food Estate, yakni Kecamatan Sungai Menang seluas 7.885 Hektare (Ha), Kecamatan Pampangan seluas 6.271 dan Jejawi 6.041 Ha.
“Selain hulu, kami juga akan fokus industri hilir pertanian, yakni mewujudkan korporasi petani, sehingga perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningkat,” kata dia.
Menurutnya, supaya maju, petani harus berkorporasi, sehingga hasil usaha tani lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Sahrul menjelaskan korporasi petani merupakan upaya menempatkan petani sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam program pangan.
Meski berkolaborasi dengan dunia usaha, penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah.
“Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk, seperti PT Pusri Palembang. Tidak dilepaskan begitu saja,” kata dia.
Baca juga: Jabar tertarik beli jagung asal Banyuasin, didukung program Agro Solution Pusri
Konsep korporasi petani, menurut dia, semestinya bisa melayani input secara efisien seperti benih, pupuk, melayani permodalan sehingga bisa akses KUR, melayani pemasaran menjadi 1 unit dan hilirisasi produk.
“Setiap korporasi harus mampu menghitung berapa efisiensi biaya dan hasil yang diperoleh, harus mampu membuat jaringan bermitra dengan industri pupuk, produsen benih, alsin, serta harus melayani kredit KUR,” katanya.
Sahrul berharap korporasi dapat membenahi manajemen pertanian yang baru. Menciptakan efiensi dengan mekanisasi, benih harus unggul, pupuk pestisida kembali ke organik, integrated farming serta tidak ada monokultur lagi.
Dirut PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan perusahaannya berkomitmen mendukung program Food Estate ini dengan menjalankan program Agro Solution.
Dalam program tersebut, Pusri akan mendampingi petani dalam budidaya pertanian sehingga penggunaan pupuk menjadi tepat sasaran, pengaplikasian teknologi hingga penyambungan ke off-taker.
Baca juga: Menteri Pertanian ikut panen raya padi di OKU Timur Sumsel
“Nanti yang ditanam petani, sudah ada yang membelinya (off-taker),” kata dia.
Provinsi Sumatera Selatan menargetkan dapat memproduksi 3,1 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021 dengan meningkatkan intensitas penanaman dan produktivitas.
Sumsel harus menambah sekitar 400 ribu ton GKG karena produksi tahun 2020 itu tepatnya 2.696.103 ton GKG.
Secara nasional Sumsel masih di bawah Sulawesi Selatan dengan 4,6 juta ton GKG, Jawa Barat 9,0 juta ton GKG, Jawa Tengah 9,6 juta ton GKG dan Jawa Timur 9,9 juta ton GKG.