Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan perlu kolaborasi skala besar untuk bisa mengatasi masalah sampah.
"Kita lakukan dalam kolaborasi berskala besar baru kita bisa menyelesaikan persoalannya karena memang sampah ini merupakan persoalan multidimensi," kata Novrizal dalam webinar Taruna Merah Putih "Gerakan bersama Mengatasi Persoalan Sampah", Jakarta, Senin malam.
Novrizal menuturkan pengurangan dan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak termasuk dunia swasta dan masyarakat.
Dia menuturkan hal-hal prioritas untuk mendorong persoalan sampah bisa ditangani dalam kolaborasi skala besar yakni edukasi dan kampanye publik, dan ekonomi sirkular termasuk mendorong tanggung jawab atau peran produsen dan dukungan partisipasi publik.
Selanjutnya, lingkup prioritas itu juga termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah baik dari segi sarana, prasarana maupun teknologi, pemberian penghargaan adipura dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta mengembangkan data persampahan nasional sebagai platform data nasional.
Dia menuturkan edukasi dan kampanye publik ditujukan untuk membangun peradaban, minimal membatasi dan mengurangi sampah menjadi kesadaran kolektif, gaya hidup bahkan menjadi jalan hidup (way of life) masyarakat.
"Membatasi sampah menjadi jalan hidup, minimalnya adalah gaya hidup," ujar Novrizal.
Pemerintah juga mendorong peran dan tanggung jawab para produsen seperti produsen air mineral dan rokok untuk mengurangi sampahnya.
Terkait data persampahan nasional, pemerintah saat ini sedang membuat platform besar terhadap 514 kabupaten/kota terkait neraca pengelolaan sampah di daerah sehingga jika ada data lengkap tersebut, maka intervensi akan lebih mudah.
***3***
"Kita lakukan dalam kolaborasi berskala besar baru kita bisa menyelesaikan persoalannya karena memang sampah ini merupakan persoalan multidimensi," kata Novrizal dalam webinar Taruna Merah Putih "Gerakan bersama Mengatasi Persoalan Sampah", Jakarta, Senin malam.
Novrizal menuturkan pengurangan dan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak termasuk dunia swasta dan masyarakat.
Dia menuturkan hal-hal prioritas untuk mendorong persoalan sampah bisa ditangani dalam kolaborasi skala besar yakni edukasi dan kampanye publik, dan ekonomi sirkular termasuk mendorong tanggung jawab atau peran produsen dan dukungan partisipasi publik.
Selanjutnya, lingkup prioritas itu juga termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah baik dari segi sarana, prasarana maupun teknologi, pemberian penghargaan adipura dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta mengembangkan data persampahan nasional sebagai platform data nasional.
Dia menuturkan edukasi dan kampanye publik ditujukan untuk membangun peradaban, minimal membatasi dan mengurangi sampah menjadi kesadaran kolektif, gaya hidup bahkan menjadi jalan hidup (way of life) masyarakat.
"Membatasi sampah menjadi jalan hidup, minimalnya adalah gaya hidup," ujar Novrizal.
Pemerintah juga mendorong peran dan tanggung jawab para produsen seperti produsen air mineral dan rokok untuk mengurangi sampahnya.
Terkait data persampahan nasional, pemerintah saat ini sedang membuat platform besar terhadap 514 kabupaten/kota terkait neraca pengelolaan sampah di daerah sehingga jika ada data lengkap tersebut, maka intervensi akan lebih mudah.
***3***