Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengejar tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku (HM), buronan kasus suap terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024.
"HM ini kami tetap melakukan pengejaran, informasi masyarakat yang disampaikan ke KPK tetap kami tindak lanjuti. Misalnya, ada yang menyampaikan HM itu di satu tempat dan memberikan beberapa nomor handphone, ya, kemudian kami ikuti," ucap Wakil Ketua Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Baca juga: KPK pastikan masih cari tersangka Hiendra Soenjoto dan Harun Masiku
Diketahui Harun telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.
"Sampai sekarang belum memberikan hasil, artinya HM belum tertangkap semata-mata karena faktor teknis saja," ucap Alex.
Baca juga: ICW: Ada dua faktor KPK gagal tangkap Harun Masiku
KPK, lanjut dia, juga sudah berkoordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap Harun.
"Kami pun sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Polri dan sudah ditetapkan sebagai DPO. Jadi, tidak hanya KPK yang mengejar sekarang, tetapi dari pihak Polri pun membantu KPK melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi, tinggal tunggu waktu saja," ujarnya.
Baca juga: Riezky Aprilia akui pernah diminta serahkan kursi DPR ke Harun Masiku
Terkait dengan pengajuan permohonan red notice untuk Harun, KPK belum mengajukannya kepada Interpol karena masih meyakini Harun berada di wilayah Indonesia.
"Karena diduga yang bersangkutan masih di dalam negeri, kami belum meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi, masih kami minta kepada pihak Polri dengan surat DPO tadi untuk membantu KPK mencari dan menangkap yang bersangkutan," kata Alex.
Baca juga: Geri akui kecipratan Rp2 juta disebutnya 'uang bensin' karena hitung uang suap ratusan juta milik Harun Masiku
Baca juga: Mantan anggota KPU Wahyu didakwa terima suap Rp600 juta
"HM ini kami tetap melakukan pengejaran, informasi masyarakat yang disampaikan ke KPK tetap kami tindak lanjuti. Misalnya, ada yang menyampaikan HM itu di satu tempat dan memberikan beberapa nomor handphone, ya, kemudian kami ikuti," ucap Wakil Ketua Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Baca juga: KPK pastikan masih cari tersangka Hiendra Soenjoto dan Harun Masiku
Diketahui Harun telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.
"Sampai sekarang belum memberikan hasil, artinya HM belum tertangkap semata-mata karena faktor teknis saja," ucap Alex.
Baca juga: ICW: Ada dua faktor KPK gagal tangkap Harun Masiku
KPK, lanjut dia, juga sudah berkoordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap Harun.
"Kami pun sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Polri dan sudah ditetapkan sebagai DPO. Jadi, tidak hanya KPK yang mengejar sekarang, tetapi dari pihak Polri pun membantu KPK melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi, tinggal tunggu waktu saja," ujarnya.
Baca juga: Riezky Aprilia akui pernah diminta serahkan kursi DPR ke Harun Masiku
Terkait dengan pengajuan permohonan red notice untuk Harun, KPK belum mengajukannya kepada Interpol karena masih meyakini Harun berada di wilayah Indonesia.
"Karena diduga yang bersangkutan masih di dalam negeri, kami belum meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi, masih kami minta kepada pihak Polri dengan surat DPO tadi untuk membantu KPK mencari dan menangkap yang bersangkutan," kata Alex.
Baca juga: Geri akui kecipratan Rp2 juta disebutnya 'uang bensin' karena hitung uang suap ratusan juta milik Harun Masiku
Baca juga: Mantan anggota KPU Wahyu didakwa terima suap Rp600 juta