Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) asuki Hadimuljono mengungkapkan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) dinilai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di pedesaan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.
Menurut Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.
"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR itu juga menambahkan bahwa pola pelaksanaan Padat Karya Tunai nantinya juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Kementerian PUPR mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 provinsi.
Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Anggaran Program Padat Karya Tunai tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pajak penghasilan (PPh) sebesar empat persen direlaksasi agar pekerja Program Padat Karya Tunai dapat membeli Alat Pelindung Diri (APD) di tengah wabah COVID-19.
Menteri PUPR mengatakan Program Padat Karya Tunai yang salah satunya berupa P3TGAI sebelumnya untuk 6.000 lokasi, namun dengan adanya COVID-19 ini Kementerian PUPR ingin membesarkan program padat karya tersebut.
Hal itu sekali lagi akan didiskusikan bersama pemerintah daerah dan juga untuk mengantisipasi kepulangan WNI pekerja migran ke Tanah Air akibat pandemi COVID-19 di sejumlah negara.
Menurut Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.
"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR itu juga menambahkan bahwa pola pelaksanaan Padat Karya Tunai nantinya juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Kementerian PUPR mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 provinsi.
Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Anggaran Program Padat Karya Tunai tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pajak penghasilan (PPh) sebesar empat persen direlaksasi agar pekerja Program Padat Karya Tunai dapat membeli Alat Pelindung Diri (APD) di tengah wabah COVID-19.
Menteri PUPR mengatakan Program Padat Karya Tunai yang salah satunya berupa P3TGAI sebelumnya untuk 6.000 lokasi, namun dengan adanya COVID-19 ini Kementerian PUPR ingin membesarkan program padat karya tersebut.
Hal itu sekali lagi akan didiskusikan bersama pemerintah daerah dan juga untuk mengantisipasi kepulangan WNI pekerja migran ke Tanah Air akibat pandemi COVID-19 di sejumlah negara.