Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengimplementasikan Integrated Digital Workplace (IDW) untuk menunjang produktivitas dan kinerja pegawainya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rilis di Jakarta, Kamis,
mengatakan IDW ini dirancang untuk memungkinkan para ASN berperan aktif sebagai clearing house program dan memperkuat kerja sama di antara para perencana.
“Bappenas dalam melaksanakan tugas di bidang penganggaran, perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dapat sebagai clearing house program sesuai arahan Presiden Jokowi,” katanya saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis.
Suharso menyebutkan IDW juga dipercaya akan mampu menjadi sarana knowledge sharing dan penguatan metode analisis perencanaan pembangunan sehingga produk perencanaan pembangunan semakin berkualitas.
Dalam kunjungannya ke Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Joko Widodo didampingi antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi meninjau implementasi IDW dan situation room yang merepresentasikan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house dalam finalisasi RPJMN, prioritas wilayah, dan prioritas stunting.
Setelah itu, Presiden Jokowi juga melihat ruang co-working space yang digunakan sebagai ruang kerja mandiri, sekretariat RPJMN, ruang kerja kolaboratif, serta berkesempatan melakukan telekonferensi dengan ASN yang sedang tugas belajar di luar negeri.
Suharso menuturkan Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan IDW sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan untuk instansi pemerintah lainnya.
“Paling tidak ada empat kementerian dan daerah jadi kita akan menjadi contoh. Teruslah menjadi yang terbaik karena kita ingin membuat sejarah yang salah satunya dengan Integrated Digital Workplace ini,” ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rilis di Jakarta, Kamis,
mengatakan IDW ini dirancang untuk memungkinkan para ASN berperan aktif sebagai clearing house program dan memperkuat kerja sama di antara para perencana.
“Bappenas dalam melaksanakan tugas di bidang penganggaran, perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dapat sebagai clearing house program sesuai arahan Presiden Jokowi,” katanya saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis.
Suharso menyebutkan IDW juga dipercaya akan mampu menjadi sarana knowledge sharing dan penguatan metode analisis perencanaan pembangunan sehingga produk perencanaan pembangunan semakin berkualitas.
Dalam kunjungannya ke Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Joko Widodo didampingi antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi meninjau implementasi IDW dan situation room yang merepresentasikan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house dalam finalisasi RPJMN, prioritas wilayah, dan prioritas stunting.
Setelah itu, Presiden Jokowi juga melihat ruang co-working space yang digunakan sebagai ruang kerja mandiri, sekretariat RPJMN, ruang kerja kolaboratif, serta berkesempatan melakukan telekonferensi dengan ASN yang sedang tugas belajar di luar negeri.
Suharso menuturkan Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan IDW sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan untuk instansi pemerintah lainnya.
“Paling tidak ada empat kementerian dan daerah jadi kita akan menjadi contoh. Teruslah menjadi yang terbaik karena kita ingin membuat sejarah yang salah satunya dengan Integrated Digital Workplace ini,” ujarnya.