Makassar (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan akan mengirimkan bantuan pangan dan logistik berupa beras sebanyak 1.000 ton untuk warga perbatasan khususnya yang berada di Pulau Natuna.
Regional Head ACT Indonesia Timur Syahrul Mubaraq di Makassar, Selasa, mengatakan pengiriman bantuan pangan dalam program kapal kemanusiaan di Pulau Natuna untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Kami sudah sering mengirimkan bantuan-bantuan ke Natuna dan dalam waktu dekat ini kapal kemanusiaan ACT akan berangkat ke Natuna membawa pasokan pangan," ujarnya.
Syahrul menyatakan bantuan pangan yang akan dikirimkan seperti beras 1.000 ton, pakaian dan lainnya itu dilakukan karena lebih dari 1.000 kepala keluarga di Pulau Natuna hidup di bawah garis kemiskinan.
Alasan lainnya yang mendasari pengiriman bantuan itu karena saat ini Pulau Natuna menjadi sorotan dunia setelah adanya kapal nelayan dikawal kapal coast guard China terus menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tersebut.
Bahkan, kata dia, pemerintah China mengklaim jika Pulau Natuna adalah bagian dari teritorial mereka. Warga di Natuna maupun di seluruh Indonesia bereaksi keras dan tetap mendukung TNI yang terus berjaga di perbatasan.
"Yang pasti ACT membawa misi kemanusiaan. Selain misi kemanusiaan, ACT juga punya tanggung jawab dalam mempertahankan haknya, yakni Pulau Natuna yang diakui dunia dan hukum internasional jika Pulau Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia," katanya.
Menurut Syahrul warga di Pulau Natuna juga sebagai penjaga terakhir dari perbatasan selain dari TNI. Karenanya, ACT maupun rakyat Indonesia lainnya akan mendukung sepenuhnya TNI dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.
Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan Ustadz Hasid Hasan Palogai menyatakan permasalahan kedaulatan bangsa yang terjadi di Pulau Natuna harus dipertahankan sesuai dengan perintah agama.
"Dalam Alquran juga ada perintah untuk mempertahankan harta benda ataupun yang menjadi hak kita. Sengketa di Pulau Natuna itu menjadi hak seluruh rakyat untuk mempertahankannya," ucapnya.
Ustadz Hasid menambahkan salah satu bentuk dukungan rakyat Indonesia untuk Natuna, bisa melalui bantuan harta benda agar warga di Pulau Natuna dan TNI bisa bahu membahu menjaga kedaulatan bangsa.
Regional Head ACT Indonesia Timur Syahrul Mubaraq di Makassar, Selasa, mengatakan pengiriman bantuan pangan dalam program kapal kemanusiaan di Pulau Natuna untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Kami sudah sering mengirimkan bantuan-bantuan ke Natuna dan dalam waktu dekat ini kapal kemanusiaan ACT akan berangkat ke Natuna membawa pasokan pangan," ujarnya.
Syahrul menyatakan bantuan pangan yang akan dikirimkan seperti beras 1.000 ton, pakaian dan lainnya itu dilakukan karena lebih dari 1.000 kepala keluarga di Pulau Natuna hidup di bawah garis kemiskinan.
Alasan lainnya yang mendasari pengiriman bantuan itu karena saat ini Pulau Natuna menjadi sorotan dunia setelah adanya kapal nelayan dikawal kapal coast guard China terus menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tersebut.
Bahkan, kata dia, pemerintah China mengklaim jika Pulau Natuna adalah bagian dari teritorial mereka. Warga di Natuna maupun di seluruh Indonesia bereaksi keras dan tetap mendukung TNI yang terus berjaga di perbatasan.
"Yang pasti ACT membawa misi kemanusiaan. Selain misi kemanusiaan, ACT juga punya tanggung jawab dalam mempertahankan haknya, yakni Pulau Natuna yang diakui dunia dan hukum internasional jika Pulau Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia," katanya.
Menurut Syahrul warga di Pulau Natuna juga sebagai penjaga terakhir dari perbatasan selain dari TNI. Karenanya, ACT maupun rakyat Indonesia lainnya akan mendukung sepenuhnya TNI dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.
Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan Ustadz Hasid Hasan Palogai menyatakan permasalahan kedaulatan bangsa yang terjadi di Pulau Natuna harus dipertahankan sesuai dengan perintah agama.
"Dalam Alquran juga ada perintah untuk mempertahankan harta benda ataupun yang menjadi hak kita. Sengketa di Pulau Natuna itu menjadi hak seluruh rakyat untuk mempertahankannya," ucapnya.
Ustadz Hasid menambahkan salah satu bentuk dukungan rakyat Indonesia untuk Natuna, bisa melalui bantuan harta benda agar warga di Pulau Natuna dan TNI bisa bahu membahu menjaga kedaulatan bangsa.