Semarang (ANTARA) - Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menyatakan siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus ikut membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna.
"Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI," kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI.
Baca juga: China dinilai mainkan pola okupasi efektif di laut natuna
Situasi perairan Natuna saat ini, menurut dia, memanas menyusul pengawasan armada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengawal kapal nelayan mereka ketika mencari ikan di perairan Natuna yang keberadaannya diakui oleh PBB masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRT masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu.
Menurut Riyono, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas RRT di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia.
Baca juga: Soal Natuna, Indonesia perlu hard power selain soft power
Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia.
"Ini menambah runyam masalah sengketa," kata Riyono yang juga politikus PKS tersebut.
Anni mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada RRT.
Baca juga: Pangkogabwilhan : Kapal China masih bertahan di Laut Natuna
Anni juga mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna.
"Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT," kata Riyono
Ia menyatakan pada hari Senin (6/1) nelayan Indoinesia berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
"Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah, 500 kapal siap menuju Natuna," kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam, seperti dikutip Riyono.
"Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI," kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI.
Baca juga: China dinilai mainkan pola okupasi efektif di laut natuna
Situasi perairan Natuna saat ini, menurut dia, memanas menyusul pengawasan armada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengawal kapal nelayan mereka ketika mencari ikan di perairan Natuna yang keberadaannya diakui oleh PBB masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRT masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu.
Menurut Riyono, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas RRT di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia.
Baca juga: Soal Natuna, Indonesia perlu hard power selain soft power
Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia.
"Ini menambah runyam masalah sengketa," kata Riyono yang juga politikus PKS tersebut.
Anni mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada RRT.
Baca juga: Pangkogabwilhan : Kapal China masih bertahan di Laut Natuna
Anni juga mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna.
"Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT," kata Riyono
Ia menyatakan pada hari Senin (6/1) nelayan Indoinesia berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
"Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah, 500 kapal siap menuju Natuna," kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam, seperti dikutip Riyono.