Palembang (ANTARA News Sumsel) - Belanja anggaran pemerintah provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp5,7 Triliun atau terealisasi 89,8 persen dari yang direncanakan sebesar Rp6,4 Triliun di tahun 2017.
"Jumlah tersebut terbagi dalam belanja operasi terealisasi Rp 4,4 Triliun, belanja modal terealisai Rp1,3 Triliun, dan belanja tak terduga terealisasi Rp792 juta," kata Wakil Gubernur Ishak Mekki dalam rapat paripurna ke 46 DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian penjelasan gubernur terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2017, Rabu.
Ia juga mengatakan untuk belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan terealisasi Rp620,8 Miliar atau 92,6 persen dari anggaran sebesar Rp 669,8 Miliar, dan penerimaan pembiayaan terealisasi sesuai dengan anggaran yakni Rp64,8 Miliar, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,8 Triliun.
Wakil Gubernur juga menjelaskan untuk Pendapatan Asli Daerah sendiri berjumlah Rp3 Triliun atau tercapai 95,7 persen dari target Rp3,1 Triliun. Pendapatan transfer Rp4,6 Triliun atau terealisasi 70 persen dari target Rp5,3 Triliun dan pendapatan lain-lain PAD sah Rp1,1 Triliun atau terealisasi 6,7 persen dari target Rp16,4 Miliar
Serta realisasi penerimaan dana BOS Rp1 Triliun dianggarkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dari penerimaan dan belanja diperoleh Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp40,9 Miliar yang dimanfaatkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018.
"Nilai asset juga mengalami kenaikan dari Rp15,2 Triliun per 31 Desember 2017 menjadi Rp22,1 Triliun. Sedangkan nilai kewajiban/utang pemerintah provinsi sumsel Rp1,8 Triliun," terang Ishak Mekki.
Dari gambaran anggaran tersebut tambahnya, pemerintah provinsi Sumsel menerima laporan dari BPK-RI dengan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian pada 2017 dan ia mengklaim telah menjalankan anggaran dengan efektif serta effisien.
Sementara PLT Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi mengatakan pihaknya akan mengkaji hasil laporan BPK RI terkait masih adanya kemungkinan temuan-temuan dan akan disampaikan pada rapat selanjutnya.
"Dari laporan wakil gubernur tadi tentu akan kami pelajari terkait barangkali ada temuan-temuan menyangkut anggaran, nanti akan diperdengarkan tanggapan fraksi-fraksi pada rapat selanjutnya hari Jumat (13/7)," jelas Uzer Effendi usai Rapat.
"Jumlah tersebut terbagi dalam belanja operasi terealisasi Rp 4,4 Triliun, belanja modal terealisai Rp1,3 Triliun, dan belanja tak terduga terealisasi Rp792 juta," kata Wakil Gubernur Ishak Mekki dalam rapat paripurna ke 46 DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian penjelasan gubernur terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2017, Rabu.
Ia juga mengatakan untuk belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan terealisasi Rp620,8 Miliar atau 92,6 persen dari anggaran sebesar Rp 669,8 Miliar, dan penerimaan pembiayaan terealisasi sesuai dengan anggaran yakni Rp64,8 Miliar, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,8 Triliun.
Wakil Gubernur juga menjelaskan untuk Pendapatan Asli Daerah sendiri berjumlah Rp3 Triliun atau tercapai 95,7 persen dari target Rp3,1 Triliun. Pendapatan transfer Rp4,6 Triliun atau terealisasi 70 persen dari target Rp5,3 Triliun dan pendapatan lain-lain PAD sah Rp1,1 Triliun atau terealisasi 6,7 persen dari target Rp16,4 Miliar
Serta realisasi penerimaan dana BOS Rp1 Triliun dianggarkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dari penerimaan dan belanja diperoleh Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp40,9 Miliar yang dimanfaatkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018.
"Nilai asset juga mengalami kenaikan dari Rp15,2 Triliun per 31 Desember 2017 menjadi Rp22,1 Triliun. Sedangkan nilai kewajiban/utang pemerintah provinsi sumsel Rp1,8 Triliun," terang Ishak Mekki.
Dari gambaran anggaran tersebut tambahnya, pemerintah provinsi Sumsel menerima laporan dari BPK-RI dengan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian pada 2017 dan ia mengklaim telah menjalankan anggaran dengan efektif serta effisien.
Sementara PLT Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi mengatakan pihaknya akan mengkaji hasil laporan BPK RI terkait masih adanya kemungkinan temuan-temuan dan akan disampaikan pada rapat selanjutnya.
"Dari laporan wakil gubernur tadi tentu akan kami pelajari terkait barangkali ada temuan-temuan menyangkut anggaran, nanti akan diperdengarkan tanggapan fraksi-fraksi pada rapat selanjutnya hari Jumat (13/7)," jelas Uzer Effendi usai Rapat.