Semarang (ANTARA News Sumsel) - Program mudik bareng jangan dipolitisasi apalagi memakai atribut-atribut berbau politik, kata pakar transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno.

"Jika ada kelompok yang bukan pendukung atau yang tidak menyukai, misalnya, bisa membahayakan selama perjalanan," katanya di Semarang, Selasa, menanggapi adanya rencana mudik bareng "#2019 Ganti Presiden".

Apalagi, kata dia, apabila rombongan mudik bareng tersebut membawa atribut-atribut politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti "#2019 Ganti Presiden" maka bisa terjadi konflik di lapangan.

Menurut dia, pihak pengusul atau penyelenggara boleh-boleh saja membiayai perjalanan mudik bareng itu agar bisa gratis, tetapi semestinya bertanggung jawab dan mempertimbangkan faktor keamanan.

"Begini, sekarang ini situasi politik kan sedang kurang bagus, sebentar lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah. Mudik kan kebanyakan ke wilayah Jateng," katanya.

Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapratana Semarang itu, mengatakan sebentar lagi juga ada penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Situasi dan kondisi masyarakat di akar rumput, lanjut dia, rawan menimbulkan gesekan horizontal jika kemudian dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama politik.

"Ada saatnya untuk kampanye, tetapi jangan memanfaatkan pemudik yang kurang mampu yang ingin pulang kampung dengan biaya murah atau gratis. Mereka nantinya jadi korban permainan politik," katanya.

Di sisi lain, kata dia, mudik Lebaran sebagai ajang untuk bertemu keluarga besar dan saling memaafkan sehingga tidak pas jika kemudian dipolitisasi.

"Kalaupun mau dilaksanakan, sebaiknya bus-bus yang mengangkut pemudik itu jangan diberi tulisan-tulisan berbau politis, seperti 'Mudik #2019 Ganti Presiden', dan sebagainya," kata Djoko.