Bandung (ANTARA Sumsel) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan keselamatan penerapan perawatan (infrastructure maintenance operation/IMO)
"Keselamatan harus nomor satu, Kemenhub pasti akan fokus pada IMO dengan memberikan suatu dukungan untuk keselamatan. Kami juga memberikan izin kepada Kementerian BUMN bersama dengan PT KAI untuk segera memanfaatkan itu (anggaran IMO) secara optimal," katanya Budi dalam keterangan tertulis di Bandung, Jumat.
Selain itu, dijelaskan Menhub PT KAI bisa mencari anggaran tambahan untuk IMO selain dari anggaran APBN yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi komersial yang ada.
"Silakan lakukan suatu penguatan yang profesional karena di masa mendatang kita akan selalu diuji bagaimana proses yang tata kelola ini berjalan dengan baik," katanya.
Akan tetapi Menhub juga mengingatkan agar pemanfaatan fungsi-fungsi komersial tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya pengguna moda transportasi kereta api.
Sebelumnya Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengungkapkan pada 2016 PT KAI membutuhkan IMO sebesar Rp3,156 triliun. Angka ini turun pada tahun 2017 sebesar Rp1,65 triliun.
"Tahun 2017 ini kebutuhannya Rp3,095 triliun, kontrak nota kesepahaman yang kita dapat dari pemerintah Rp1,65 triliun dan dalam kesempatan ini kami mohon barangkali tidak ada proses pengetatan (pemotongan)," katanya.
Menhub mengatakan ke depan akan fokus mengembangkan sekaligus meningkatkan kapasitas perkeretaapian baik dalam skala kereta api perkotaan maupun regional.
"Keselamatan harus nomor satu, Kemenhub pasti akan fokus pada IMO dengan memberikan suatu dukungan untuk keselamatan. Kami juga memberikan izin kepada Kementerian BUMN bersama dengan PT KAI untuk segera memanfaatkan itu (anggaran IMO) secara optimal," katanya Budi dalam keterangan tertulis di Bandung, Jumat.
Selain itu, dijelaskan Menhub PT KAI bisa mencari anggaran tambahan untuk IMO selain dari anggaran APBN yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi komersial yang ada.
"Silakan lakukan suatu penguatan yang profesional karena di masa mendatang kita akan selalu diuji bagaimana proses yang tata kelola ini berjalan dengan baik," katanya.
Akan tetapi Menhub juga mengingatkan agar pemanfaatan fungsi-fungsi komersial tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya pengguna moda transportasi kereta api.
Sebelumnya Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengungkapkan pada 2016 PT KAI membutuhkan IMO sebesar Rp3,156 triliun. Angka ini turun pada tahun 2017 sebesar Rp1,65 triliun.
"Tahun 2017 ini kebutuhannya Rp3,095 triliun, kontrak nota kesepahaman yang kita dapat dari pemerintah Rp1,65 triliun dan dalam kesempatan ini kami mohon barangkali tidak ada proses pengetatan (pemotongan)," katanya.
Menhub mengatakan ke depan akan fokus mengembangkan sekaligus meningkatkan kapasitas perkeretaapian baik dalam skala kereta api perkotaan maupun regional.