Jakarta (ANTARA Sumsel) - Salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah membangun infrastruktur seluas-luasnya dalam upaya untuk memudahkan akses dan pergerakan masyarakat ke daerah terpencil sekalipun.
Infrastruktur memang menjadi pilihan penting mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang minim akses transportasi, sehingga ada kesan sebagai wilayah terpencil.
Akibat gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, banyak pihak meragukan penyelesaian seperti yang ditargetkan.
Namun kekhawatiran tersebut terbantahkan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan semua proyek infrastruktur yang digagas dan dikerjakan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap berjalan sesuai rencana.
Pemerintah mengklaim bahwa hampir tak ada proyek Jokowi yang tidak jalan karena dihitung dengan cermat.
Ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi, di antaranya sejumlah jalan tol yang menghubungkan kota di Jawa maupun Sumatera, hingga Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, juga kereta Jakarta-Surabaya.
Untuk pembangunan jalan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membangun jalan nasional sepanjang 2.623 kilometer guna meningkatkan konektivitas. Total pembangunan jalan tersebut terdiri dari jalan nasional dan jalan tol.
Terkait konektivitas ada capaian 2.623 km jalan, ini kebanyakan jalan perbatasan di Kalimantan dan di Papua. Jalan perbatasan kurang lebih 2.000 km.
Pembangunan jalan perbatasan sekitar 2.000 km antara lain di NTT, tepatnya di Pulau Timor, untuk meningkatkan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Hingga akhir 2017, Kementerian PUPR akan membangun 568 km jalan tol baru dari target RPJMN 2015-2019 sepanjang 1.000 km. Total pembangunan jalan tol hingga akhir 2019 diproyeksikan bisa mencapai 1.852 km.
Terkait dengan konservasi air, penyediaan air baku, dan potensi energi, ada 65 bendungan yang akan dikerjakan, terdiri dari 49 dibangun baru dan 16 pembangunan lanjutan yang sudah ada. Ke-65 bendungan tersebut tersebar di sejumlah daerah.
Pada akhir 2019, 29 bendungan selesai dan akan ada 36 bendungan yang dikerjakan. Fungsinya konservasi air, air baku dan potensi energi.
Dalam rangka ketahanan pangan, Kementerian PUPR juga membuat jaringan irigasi baru untuk 1 juta hektare lahan, membangun 30.000 meter jembatan, meningkatkan akses air bersih, sanitasi dan persampahan, serta perbaikan kawasan permukiman.
Hingga 2017, penyediaan air minum terdapat tambahan 16 ribu liter per detik, sanitasi dan persampahan dari 12 juta menjadi 77 juta KK.
Undang Investor
Pemerintah juga terus mendorong percepatan proyek infrastruktur, termasuk dengan mengundang investor untuk bisa membantu pendanaan.
Salah satu pihak yang diundang adalah Bank Pembangunan China (CDB) yang menurut Luhut Binsar Pandjaitan potensial untuk membiayai sejumlah proyek yang tengah berjalan.
Pemerintah menginginkan agar capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa mencapai 90 persen pada 2019 atau hingga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir.
Selain harapan akan rampungnya pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menilai program dana desa yang digulirkan pemerintah mulai memberikan kontribusi positif.
Saat ini disparitas harga antara wilayah timur dan barat sudah mulai menampakkan hasil. Rata-rata penurunan harga di wilayah timur mencapai sekitar 14 persen hingga 20 persen untuk komoditas berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah merupakan basis kebijakan agar Indonesia mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap).
Pembangunan infrastruktur bukan hanya bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, tetapi juga menjadi pondasi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah.
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo menyangkut kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, kebijakan sektoral, kebijakan pemerataan ekonomi, dan kebijakan bantuan sosial.
Konsistensi pembangunan infrastruktur tersebut merupakan faktor penting yang harus dilakukan agar mampu menciptakan pemerataan dan menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai upaya keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.
Kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilakukan menyebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut tercermin dalam pemerataan ekonomi melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan produktivitas melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mencatat terdapat 245 proyek strategis nasional ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.197 triliun.
Dari proyek-proyek tersebut, tercatat 13 proyek senilai Rp444 triliun berada di Maluku dan Papua, 27 proyek (Rp155 triliun) di Sulawesi, dan 15 proyek (Rp11 triliun) di Bali dan Nusa Tenggara.
Proyek yang paling banyak berada di Jawa dengan total 93 proyek dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun disusul pembangunan di Sumatera dengan 66 proyek (Rp884 triliun).
Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pencapaian PSN pada kuartal II-2017 antara lain Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek, bandara internasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol Serang-Panimbang.
Infrastruktur memang menjadi pilihan penting mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang minim akses transportasi, sehingga ada kesan sebagai wilayah terpencil.
Akibat gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, banyak pihak meragukan penyelesaian seperti yang ditargetkan.
Namun kekhawatiran tersebut terbantahkan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan semua proyek infrastruktur yang digagas dan dikerjakan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap berjalan sesuai rencana.
Pemerintah mengklaim bahwa hampir tak ada proyek Jokowi yang tidak jalan karena dihitung dengan cermat.
Ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi, di antaranya sejumlah jalan tol yang menghubungkan kota di Jawa maupun Sumatera, hingga Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, juga kereta Jakarta-Surabaya.
Untuk pembangunan jalan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membangun jalan nasional sepanjang 2.623 kilometer guna meningkatkan konektivitas. Total pembangunan jalan tersebut terdiri dari jalan nasional dan jalan tol.
Terkait konektivitas ada capaian 2.623 km jalan, ini kebanyakan jalan perbatasan di Kalimantan dan di Papua. Jalan perbatasan kurang lebih 2.000 km.
Pembangunan jalan perbatasan sekitar 2.000 km antara lain di NTT, tepatnya di Pulau Timor, untuk meningkatkan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Hingga akhir 2017, Kementerian PUPR akan membangun 568 km jalan tol baru dari target RPJMN 2015-2019 sepanjang 1.000 km. Total pembangunan jalan tol hingga akhir 2019 diproyeksikan bisa mencapai 1.852 km.
Terkait dengan konservasi air, penyediaan air baku, dan potensi energi, ada 65 bendungan yang akan dikerjakan, terdiri dari 49 dibangun baru dan 16 pembangunan lanjutan yang sudah ada. Ke-65 bendungan tersebut tersebar di sejumlah daerah.
Pada akhir 2019, 29 bendungan selesai dan akan ada 36 bendungan yang dikerjakan. Fungsinya konservasi air, air baku dan potensi energi.
Dalam rangka ketahanan pangan, Kementerian PUPR juga membuat jaringan irigasi baru untuk 1 juta hektare lahan, membangun 30.000 meter jembatan, meningkatkan akses air bersih, sanitasi dan persampahan, serta perbaikan kawasan permukiman.
Hingga 2017, penyediaan air minum terdapat tambahan 16 ribu liter per detik, sanitasi dan persampahan dari 12 juta menjadi 77 juta KK.
Undang Investor
Pemerintah juga terus mendorong percepatan proyek infrastruktur, termasuk dengan mengundang investor untuk bisa membantu pendanaan.
Salah satu pihak yang diundang adalah Bank Pembangunan China (CDB) yang menurut Luhut Binsar Pandjaitan potensial untuk membiayai sejumlah proyek yang tengah berjalan.
Pemerintah menginginkan agar capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa mencapai 90 persen pada 2019 atau hingga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir.
Selain harapan akan rampungnya pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menilai program dana desa yang digulirkan pemerintah mulai memberikan kontribusi positif.
Saat ini disparitas harga antara wilayah timur dan barat sudah mulai menampakkan hasil. Rata-rata penurunan harga di wilayah timur mencapai sekitar 14 persen hingga 20 persen untuk komoditas berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah merupakan basis kebijakan agar Indonesia mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap).
Pembangunan infrastruktur bukan hanya bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, tetapi juga menjadi pondasi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah.
Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo menyangkut kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, kebijakan sektoral, kebijakan pemerataan ekonomi, dan kebijakan bantuan sosial.
Konsistensi pembangunan infrastruktur tersebut merupakan faktor penting yang harus dilakukan agar mampu menciptakan pemerataan dan menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai upaya keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.
Kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilakukan menyebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut tercermin dalam pemerataan ekonomi melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan produktivitas melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mencatat terdapat 245 proyek strategis nasional ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.197 triliun.
Dari proyek-proyek tersebut, tercatat 13 proyek senilai Rp444 triliun berada di Maluku dan Papua, 27 proyek (Rp155 triliun) di Sulawesi, dan 15 proyek (Rp11 triliun) di Bali dan Nusa Tenggara.
Proyek yang paling banyak berada di Jawa dengan total 93 proyek dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun disusul pembangunan di Sumatera dengan 66 proyek (Rp884 triliun).
Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pencapaian PSN pada kuartal II-2017 antara lain Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek, bandara internasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol Serang-Panimbang.