Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan CEO Alibaba Jack Ma di Beijing, Tiongkok, Selasa.

Rudiantara dalam pesannya kepada Antara, Selasa, menyampaikan hal itu untuk menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan eComerce, dan secara resmi menyampaikan undangan kepada Jack Ma untuk menjadi sebagai salah satu penasehat kepada steering committe dari inisiatif-inisiatif pada Peta Jalan e-Comerce yang diketuai Menko Perekonomian.

Dalam pertemuan tersebut,Darmin dan Rudiantara  didampingi Dubes RI untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo, sedangkan Jack Ma ditemani Vice Presiden Alibaba Group Angel Zhao.

Rudiantara mengatakan Jack Ma dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dia akan datang bukan sebagai perusahaan Tiongkok, namun akan mengembangkan ekosistem agar UMKM, masyarakat sub urban dan pedesaan, khususnya di dunia sedang berkembang sehingga bisa mendapat nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dalam kesempatan tersebut, menurut Rudiantara, kedua belah pihak membahas pentingnya infrastruktur TIK yang memberikan akses ke seluruh lapisan masyarakat dan penjuru negara.

Infrastruktur TIK, lanjut Menkominfo, akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat di pedesaan maupun UMKM dibanding masyarakat perkotaan karena masyarakat perkotaan sudah memiliki infrastruktur tradisional, supermarket, mal dan lain-lain. Selain itu, infrastruktur TIK harus dijadikan proses lompatan bagi masyarakat pedesaan dan UMKM dalam aktivitasnya di ekonomi baru.

Paralel dengan pembangunan infrastruktur TIK, Indonesia juga akan segera melakukan transformasi sistem logistik, agar pergerakan barang menjadi lebih mudah dan efisien. Juga sistem pembayaran harus menjadi ekosistem strategis dari pegembangan eComerce, katanya.

"Bukan hanya FinTech yang cenderung memberdayakan institusi keuangan yang sudah mapan, namun TechFin yaitu bagaimana masyarakat bisa akses kepada layanan keuangan sejalan dengan strategi inklusi keuangan dari pemerintah RI. Terobosan harus dilakukan dengan memanfaatkan 'kanal' dari 175 juta orang Indonesia yang minimal memiliki satu buah ponsel," kata Rudiantara.