Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) siap membangun sedikitnya 470 lapangan desa yang merupakan salah satu program andalan dan sebagai bentuk peningkatan fasilitas olahraga yang selama ini dianggap belum maksimal.

"Selama ini cukup banyak keluhan adanya keterbatasan fasilitas olahraga di pedesaan. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto dalam keterangan pers yang diterima media di Jakarta, Rabu.

Program satu desa satu lapangan dicanangkan oleh Menpora Imam Nahrawi diawal kepemimpinannya. Saat itu, pria asal Bangkalan Madura itu membuat kejutan dengan membekukan PSSI dibawah pimpinan La Nyalla Mattalitti. Sebagai konsekuensi akhirnya dibuat program tersebut berikut program lainnya.

Demi melancarkan program ini, pemerintah dalam hal ini Kemenpora juga sudah mempersentasikannya ke pihak AFC dan FIFA saat kedua lembaga sepak bola itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut untuk mencari titik temu permasalahan sepak bola Indonesia yang saat ini dibekukan FIFA.

"Pembangunan memang tidak bisa dilakukan sekaligus. Untuk tahap pertama akan dibangun 100 lapangan di desa yang telah terverifikasi. Untuk sisanya dibangun secara bertahan hingga akhir tahun," kata Gatot menambahkan.

Meski telah mencanangkan program satu desa satu lapangan, Kemenpora saat ini belum bisa menerapkan pada sekitar 75 ribu desa yang ada di Indonesia. Pihak pemerintah mengambil inisiatif memilih desa-desa tertentu di berbagai pelosok Tanah Air yang diharapkan pembangunannya dapat mendorong desa-desa yang lain untuk melakukannya.

"Yang jelas pembangunan dilakukan bertahap dan jumlahnya akan terus berlipat hingga 2019. Ini belum lagi dengan pembangunan atau renovasi stadion olahraga yang sebelumnya sudah ada," kata pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu.

Demi melancarkan program tersebut, Kemenpora akhirnya menggelar bimbingan teknis yang diikuti perwakilan 470 desa dari seluruh Indonesia yang wilayahnya akan dibangun lapangan untuk tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan dengan detail mekanisme pembangunan hingga penggunaannya.

Pihak Kemenpora tidak ingin program yang dibuat tidak berjalan dengan baik. Selain itu dengan bimbingan teknis ini diharapkan bisa diketahui hak dan kewajiban penerima fasilitas sesuai dalam penerapan peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2015.