Palembang (ANTARA Sumsel) - BKKBN Provinsi Sumatera Selatan meminta
pemerintah kabupaten/kota segera membentuk Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) untuk mengoptimalkan program penurunan
angka pertambahan penduduk.
"Sejak lama BKKBN mendekati pemerintah kabupaten/kota agar mendirikan badan khusus yang mengurusi program kependudukan tidak sebatas membentuk satuan perangkat kerja daerah," ujar Kepala Bidang Advokasi, Komunikasi dan Informasi BKKBN Sumsel Mukminin di Palembang, Kamis.
Ia mengemukakan, sementara ini Sumsel hanya memiliki satu BKKBD yakni di Kabupaten Empat Lawang dari 17 kabupaten/kota yang ada.
Capaian itu tidak begitu buruk mengingat sejumlah provinsi di Indonesia tidak memiliki BKKBD karena kurangnya komitmen pemerintah daerah setempat.
Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat BKKBD dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang mengalami stagnan dalam 10 tahun terakhir.
"Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain kurangnya komitmen para pemimpin daerah di masa transisi dari sentralistik menjadi desentralisasi (otonomi)," katanya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah mengimplementasikan Undang Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
"Tidak ada yang sulit sebenarnya, tetapi perlu pemahaman seberapa pentingkah masalah penduduk ini. Dunia ini saja sudah tidak cukup lagi dan sampai saat ini belum ada planet yang bisa ditinggali manusia," ujarnya.
Untuk itu, BKKBN mengajak para bupati dan wali kota untuk mendukung rencana aksi nasional menurunkan Total Fertility Rate (TFR) yaitu dengan rencana aksi meningkatkan cakupan CPR (contraceptive prevalensi reate), menurunkan unmet need, meningkatkan KB-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, dan rencana aksi menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (drop-out).
"BKKBN membutuhkan komitmen tinggi dari para kepala daerah, misalnya dengan segera membentuk BKKBD," ujarnya.
Sementara itu, BKKBN Sumsel gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.
Keadaan itu berbanding terbalik dengan angka keikutsertaan KB di Sumsel yang berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 54 persen yakni mencapai 64 persen.
"Sejak lama BKKBN mendekati pemerintah kabupaten/kota agar mendirikan badan khusus yang mengurusi program kependudukan tidak sebatas membentuk satuan perangkat kerja daerah," ujar Kepala Bidang Advokasi, Komunikasi dan Informasi BKKBN Sumsel Mukminin di Palembang, Kamis.
Ia mengemukakan, sementara ini Sumsel hanya memiliki satu BKKBD yakni di Kabupaten Empat Lawang dari 17 kabupaten/kota yang ada.
Capaian itu tidak begitu buruk mengingat sejumlah provinsi di Indonesia tidak memiliki BKKBD karena kurangnya komitmen pemerintah daerah setempat.
Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat BKKBD dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang mengalami stagnan dalam 10 tahun terakhir.
"Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain kurangnya komitmen para pemimpin daerah di masa transisi dari sentralistik menjadi desentralisasi (otonomi)," katanya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah mengimplementasikan Undang Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
"Tidak ada yang sulit sebenarnya, tetapi perlu pemahaman seberapa pentingkah masalah penduduk ini. Dunia ini saja sudah tidak cukup lagi dan sampai saat ini belum ada planet yang bisa ditinggali manusia," ujarnya.
Untuk itu, BKKBN mengajak para bupati dan wali kota untuk mendukung rencana aksi nasional menurunkan Total Fertility Rate (TFR) yaitu dengan rencana aksi meningkatkan cakupan CPR (contraceptive prevalensi reate), menurunkan unmet need, meningkatkan KB-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, dan rencana aksi menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (drop-out).
"BKKBN membutuhkan komitmen tinggi dari para kepala daerah, misalnya dengan segera membentuk BKKBD," ujarnya.
Sementara itu, BKKBN Sumsel gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.
Keadaan itu berbanding terbalik dengan angka keikutsertaan KB di Sumsel yang berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 54 persen yakni mencapai 64 persen.