Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Puluhan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengeluhkan keterlambatan pencairan honor, sehingga mereka kesulitan mengatasi kebutuhan hidup dan uang transportasi.
Ketua PPDP Kota Lubuklinggau Umar Zippin, Sabtu, membenarkan bahwa sebagian honor PPDP hingga sekarang masih ada yang belum dibayarkan.
Bukan ada niat untuk tidak dibayar, tetapi memang belum waktunya karena masih diproses, terkait ada penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Lubuklinggau baru-baru ini," Ujarnya.
Menurut dia, penambahan jumlah TPS itu belum terdata di KPU Pusat dan Kementerian Keuangan, sehingga dana dicairkan otomatis mengalami kekurangan dibandingkan dengan jumlah PPDP yang ada saat ini.
Untuk Kota Lubuklinggau saat ini memiliki 378 TPS, sebemumnya hanya 331 TPS, selisih jumlah inilah hingga sampai sekarang belum terakomodir.
Namun pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk mengusulkan jumlah PPDP tambahan kepada KPU Pusat, saat ini tinggal menunggu perintah dari Menteri Keuangan untuk mencairkan dana honor PPDP yang belum dibayar tersebut.
Salah seorang petugas yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan pembayaran honor mereka terlambat.
"Kami beberapa kali dijanjikan untuk menerima honor dari Komisi Pemilihan Umun Kota Lubuklinggau, tapi hingga sekarang belum juga cair," ujarnya.
Ia sangat mengharapkan pencaiaran honor tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meminjam uang tetangga, namun akibat hutang di warung sudah menumpuk pihaknya sulit untuk membayarnya dan satu-satunya mengharapkan honor itu.
"Rasanya sudah malu dengan tetangga dan warung dekat rumah karena sudah beberapa bulan belum bisa membayar, dengan demikian kami sangat mengharapkan pencairan honor yang sudah beberapa bulan belum juga dibayarkan," katanya.
Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Hasbi menanggapi keluhan tenaga PPDP itu minta agar mereka bersabar atas keterlambatan pembayaran honor tersebut.
"Kami yakin seluruh honor petugas PPDP itu tetap dibayar, namun masih menunggu proses di KPU, mungkin mereka juga terkendala dalam merealisasikan honor tersebut," ujarnya.
Ketua PPDP Kota Lubuklinggau Umar Zippin, Sabtu, membenarkan bahwa sebagian honor PPDP hingga sekarang masih ada yang belum dibayarkan.
Bukan ada niat untuk tidak dibayar, tetapi memang belum waktunya karena masih diproses, terkait ada penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Lubuklinggau baru-baru ini," Ujarnya.
Menurut dia, penambahan jumlah TPS itu belum terdata di KPU Pusat dan Kementerian Keuangan, sehingga dana dicairkan otomatis mengalami kekurangan dibandingkan dengan jumlah PPDP yang ada saat ini.
Untuk Kota Lubuklinggau saat ini memiliki 378 TPS, sebemumnya hanya 331 TPS, selisih jumlah inilah hingga sampai sekarang belum terakomodir.
Namun pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk mengusulkan jumlah PPDP tambahan kepada KPU Pusat, saat ini tinggal menunggu perintah dari Menteri Keuangan untuk mencairkan dana honor PPDP yang belum dibayar tersebut.
Salah seorang petugas yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan pembayaran honor mereka terlambat.
"Kami beberapa kali dijanjikan untuk menerima honor dari Komisi Pemilihan Umun Kota Lubuklinggau, tapi hingga sekarang belum juga cair," ujarnya.
Ia sangat mengharapkan pencaiaran honor tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meminjam uang tetangga, namun akibat hutang di warung sudah menumpuk pihaknya sulit untuk membayarnya dan satu-satunya mengharapkan honor itu.
"Rasanya sudah malu dengan tetangga dan warung dekat rumah karena sudah beberapa bulan belum bisa membayar, dengan demikian kami sangat mengharapkan pencairan honor yang sudah beberapa bulan belum juga dibayarkan," katanya.
Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Hasbi menanggapi keluhan tenaga PPDP itu minta agar mereka bersabar atas keterlambatan pembayaran honor tersebut.
"Kami yakin seluruh honor petugas PPDP itu tetap dibayar, namun masih menunggu proses di KPU, mungkin mereka juga terkendala dalam merealisasikan honor tersebut," ujarnya.