Jakarta, (ANTARA news) - Indonesia mengawali 2012 dihebohkan soal
istilah negara autopilot, yang menganalogikan negara seperti pesawat
terbang atau kapal yang bisa berjalan meski tanpa di bawah kemudi sang
pilot atau nahkodanya.
Penggunaan istilah autopilot sendiri sebenarnya lebih lazim di dunia penerbangan atau pelayaran.
Entah kehabisan istilah atau memang ingin terkesan lebih keren saja, autopilot kemudian digunakan sebagai istilah politik untuk menyindir pemerintah yang dianggap tidak melakukan apapun terhadap rakyatnya.
Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Chappy Hakim, autopilot adalah satu peralatan di pesawat terbang yang dapat membantu pilot dalam menerbangkan pesawat.
"Autopilot yang biasanya bekerja dengan tenaga mekanik atau elektrik atau hidraulik atau kombinasi dari ketiganya dapat menerbangkan pesawat tanpa dikemudikan oleh sang pilot," tulis Chappy dalam blog pribadinya.
Purnawirawan bintang empat itu mengatakan autopilot yang dapat dihubungkan dengan Sistem Manajemen Penerbangan, dapat menerbangkan pesawat sesuai dengan "flight plan" yang sudah terprogram di dalamnya.
"Pesawat yang sedang terbang dengan autopilot, tidak ada yang salah, justru hal tersebut dapat membantu pilot menjadi lebih santai serta mampu mengerjakan tugasnya dengan lebih baik karena hanya tinggal mengawasi atau mengamati panel instrumen di kokpit," kata Chappy.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah istilah autopilot yang keren itu relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, yang dikatakan mampu berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemimpin dan segenap instrumen pemerintah yang lainnya.
"Istilah negeri autopilot itu agak kurang jelas apa maksudnya. Bila hal itu dimaksudkan sebagai negara yang tidak jelas tujuannya, maka istilah itu menjadi salah besar," tegas Chappy.
Secara teknis tentu sudah terjawab apakah istilah autopilot itu bisa mencerminkan sebuah keadaan bangsa Indonesia, yang sedang "belajar" demokrasi sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998 lalu.
Berakhirnya sebuah sistem kepemimpinan otoriter gaya pak Harto yang diganti dengan era reformasi itu kemudian membawa harapan besar tentang nasib sebuah bangsa yang selama 32 tahun hanya dipimpin oleh satu orang yang sama.
Menggantungkan harapan
Demokrasi ternyata membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Lebih dari satu dekade berlalu, harapan banyak orang tentang sebuah sistem baru yang menjanjikan kehidupan berbangsa lebih baik itu tak kunjung datang.
"Setelah melaksanakan reformasi, sistem yang kita bangun belum kuat dan masih bersifat 'trial and error', yang tentunya masih tergantung pada kualifikasi figur yang menjalankan fungsi pemimpin," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dalam sebuah diskusi kebangsaan di Jakarta.
Pakar hukum tata negara itu menilai sistem pancaroba atau transisi sekarang ini menyebabkan ketidaksabaran masyarakat, padahal sebenarnya hal itu bisa jadi bersifat sementara, yang membawa rakyat Indonesia menuju kemajuan yang lebih berarti.
"Masalahnya memang kita pun harus begaul dengan realitas, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari berbagai masalah yang timbul dari proses itu. Sayangnya ada pihak yang selalu berpikir bahwa negara ini sedang baik-baik saja, tidak ada masalah," kata Jimly.
Kurangnya kepekaan terhadap krisis itu juga dirasakan oleh tokoh agama Martinus Situmorang, yang berharap agar pemimpin mampu memiliki kesadaran yang tajam atas situasi bangsa saat ini.
"Dekadensi moral dalam masyarakat itu bisa dijawab dengan menumbuhkan kesadaran sebagai sebuah bangsa," kata Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia itu.
Martinus mencontohkan, pemimpin hendaknya bisa menyelesaikan masalah korupsi dengan segera, bukan hanya dijadikan slogan dan kata-kata.
Soal gembar-gembor pemberantasan korupsi, pemerintah memang telah menunjukkan upayanya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Rabu, bahkan menyatakan bahwa Presiden tidak pernah melakukan intervensi terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Namun, survei yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tentang persepsi publik terhadap upaya penegakan hukum selama 2011 ternyata menunjukkan hasil yang berbeda dengan persepsi istana.
"Publik secara umum menilai lembaga-lembaga publik strategis tidak bersih dan korupsi, dengan titik tekan keparahan tingkat korupsi tertinggi pada partai politik dan DPR," kata Direktur LSI, Dodi Ambardi, pada awal Januari.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, menilai permasalahan itu terjadi akibat lemahnya sistem politik saat ini, yang masih berakar kepada budaya feodal.
"Demokrasi belum bisa berjalan jika kultur politiknya belum berkembang," kata Irman dalam diskusi yang sama, Kamis.
Menurut Irman, kultur politik yang berjalan selaras dengan kesadaran berbangsa itu hendaknya dibenahi demi memperbaiki nasib bersama, bukan diam saja menerima sistem yang ada.
Masalah ketidakberdayaan menghadapi berbagai permasalahan bangsa tersebut, kemudian dilihat oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu faktor yang mendorong ketidakpatuhan sosial.
"Salah satu masalah yang paling berbahaya adalah hilangnya kepatuhan sosial akibat hilangnya keteladanan," kata Kalla, yang juga berbicara dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Kamis (19/1).
Mantan orang nomor dua di istana itu mengatakan jika rakyat sudah seenaknya bertindak, maka bisa jadi yang berlaku di negara ini adalah hukum rimba.
"Untuk itu dibutuhkan suatu wibawa, ketegasan, dan keteladanan dari pemimpin," katanya.
Mengutip istilah yang dikemukakan politisi Fuad Bawazier, mungkin saja keteladanan itu bisa dimulai dari menghapuskan "dwifungsi sipil", yaitu rangkap jabatan partai dan pemerintahan yang justru secara hierarki dibudayakan dari presiden sendiri.
"Kita tidak punya daya, tentunya kita berharap dari sosok yang punya kekuatan untuk mengupayakannya," kata Jusuf Kalla.
Bagaimanapun juga, tentunya rakyat sangat merindukan sosok teladan, bukan pemimpin yang katanya membiarkan negara berjalan secara autopilot. (ANT-P012)
Penggunaan istilah autopilot sendiri sebenarnya lebih lazim di dunia penerbangan atau pelayaran.
Entah kehabisan istilah atau memang ingin terkesan lebih keren saja, autopilot kemudian digunakan sebagai istilah politik untuk menyindir pemerintah yang dianggap tidak melakukan apapun terhadap rakyatnya.
Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Chappy Hakim, autopilot adalah satu peralatan di pesawat terbang yang dapat membantu pilot dalam menerbangkan pesawat.
"Autopilot yang biasanya bekerja dengan tenaga mekanik atau elektrik atau hidraulik atau kombinasi dari ketiganya dapat menerbangkan pesawat tanpa dikemudikan oleh sang pilot," tulis Chappy dalam blog pribadinya.
Purnawirawan bintang empat itu mengatakan autopilot yang dapat dihubungkan dengan Sistem Manajemen Penerbangan, dapat menerbangkan pesawat sesuai dengan "flight plan" yang sudah terprogram di dalamnya.
"Pesawat yang sedang terbang dengan autopilot, tidak ada yang salah, justru hal tersebut dapat membantu pilot menjadi lebih santai serta mampu mengerjakan tugasnya dengan lebih baik karena hanya tinggal mengawasi atau mengamati panel instrumen di kokpit," kata Chappy.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah istilah autopilot yang keren itu relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, yang dikatakan mampu berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemimpin dan segenap instrumen pemerintah yang lainnya.
"Istilah negeri autopilot itu agak kurang jelas apa maksudnya. Bila hal itu dimaksudkan sebagai negara yang tidak jelas tujuannya, maka istilah itu menjadi salah besar," tegas Chappy.
Secara teknis tentu sudah terjawab apakah istilah autopilot itu bisa mencerminkan sebuah keadaan bangsa Indonesia, yang sedang "belajar" demokrasi sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998 lalu.
Berakhirnya sebuah sistem kepemimpinan otoriter gaya pak Harto yang diganti dengan era reformasi itu kemudian membawa harapan besar tentang nasib sebuah bangsa yang selama 32 tahun hanya dipimpin oleh satu orang yang sama.
Menggantungkan harapan
Demokrasi ternyata membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Lebih dari satu dekade berlalu, harapan banyak orang tentang sebuah sistem baru yang menjanjikan kehidupan berbangsa lebih baik itu tak kunjung datang.
"Setelah melaksanakan reformasi, sistem yang kita bangun belum kuat dan masih bersifat 'trial and error', yang tentunya masih tergantung pada kualifikasi figur yang menjalankan fungsi pemimpin," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dalam sebuah diskusi kebangsaan di Jakarta.
Pakar hukum tata negara itu menilai sistem pancaroba atau transisi sekarang ini menyebabkan ketidaksabaran masyarakat, padahal sebenarnya hal itu bisa jadi bersifat sementara, yang membawa rakyat Indonesia menuju kemajuan yang lebih berarti.
"Masalahnya memang kita pun harus begaul dengan realitas, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari berbagai masalah yang timbul dari proses itu. Sayangnya ada pihak yang selalu berpikir bahwa negara ini sedang baik-baik saja, tidak ada masalah," kata Jimly.
Kurangnya kepekaan terhadap krisis itu juga dirasakan oleh tokoh agama Martinus Situmorang, yang berharap agar pemimpin mampu memiliki kesadaran yang tajam atas situasi bangsa saat ini.
"Dekadensi moral dalam masyarakat itu bisa dijawab dengan menumbuhkan kesadaran sebagai sebuah bangsa," kata Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia itu.
Martinus mencontohkan, pemimpin hendaknya bisa menyelesaikan masalah korupsi dengan segera, bukan hanya dijadikan slogan dan kata-kata.
Soal gembar-gembor pemberantasan korupsi, pemerintah memang telah menunjukkan upayanya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Rabu, bahkan menyatakan bahwa Presiden tidak pernah melakukan intervensi terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Namun, survei yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tentang persepsi publik terhadap upaya penegakan hukum selama 2011 ternyata menunjukkan hasil yang berbeda dengan persepsi istana.
"Publik secara umum menilai lembaga-lembaga publik strategis tidak bersih dan korupsi, dengan titik tekan keparahan tingkat korupsi tertinggi pada partai politik dan DPR," kata Direktur LSI, Dodi Ambardi, pada awal Januari.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, menilai permasalahan itu terjadi akibat lemahnya sistem politik saat ini, yang masih berakar kepada budaya feodal.
"Demokrasi belum bisa berjalan jika kultur politiknya belum berkembang," kata Irman dalam diskusi yang sama, Kamis.
Menurut Irman, kultur politik yang berjalan selaras dengan kesadaran berbangsa itu hendaknya dibenahi demi memperbaiki nasib bersama, bukan diam saja menerima sistem yang ada.
Masalah ketidakberdayaan menghadapi berbagai permasalahan bangsa tersebut, kemudian dilihat oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu faktor yang mendorong ketidakpatuhan sosial.
"Salah satu masalah yang paling berbahaya adalah hilangnya kepatuhan sosial akibat hilangnya keteladanan," kata Kalla, yang juga berbicara dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional di Jakarta, Kamis (19/1).
Mantan orang nomor dua di istana itu mengatakan jika rakyat sudah seenaknya bertindak, maka bisa jadi yang berlaku di negara ini adalah hukum rimba.
"Untuk itu dibutuhkan suatu wibawa, ketegasan, dan keteladanan dari pemimpin," katanya.
Mengutip istilah yang dikemukakan politisi Fuad Bawazier, mungkin saja keteladanan itu bisa dimulai dari menghapuskan "dwifungsi sipil", yaitu rangkap jabatan partai dan pemerintahan yang justru secara hierarki dibudayakan dari presiden sendiri.
"Kita tidak punya daya, tentunya kita berharap dari sosok yang punya kekuatan untuk mengupayakannya," kata Jusuf Kalla.
Bagaimanapun juga, tentunya rakyat sangat merindukan sosok teladan, bukan pemimpin yang katanya membiarkan negara berjalan secara autopilot. (ANT-P012)