Palembang (ANTARA News) - Program kerja Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang disusun pada Musyawarah Provinsi VII Dewan Pimpinan Sumatera Selatan, supaya mengacu pada hasil musyawarah nasional organisasi tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN-HKTI) yang juga Koordinator Wilayah Sumatera bagian Selatan, H Nasrun Hr Arbain menyampaikan itu pada pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VII di Palembang, Rabu.

Menurut dia, kepengurusan sementara HKTI Sumsel sudah bisa mengupayakan dalam melaksanakan agenda utama, yakni menyusun program-program kerja organisasi tersebut.

HKTI merupakan organisasi memiliki massa yang cukup besar yakni sebagai wadah berhimpunnya para petani Indonesia, dan semata-mata untuk kepentingan petani.

Para pengurusnya juga multi partai, karena berasal dari berbagai partai politik, ujar dia.

Sementara terkait dengan lahan pertanian, ia menyatakan, di Sumsel sendiri potensinya cukup besar dimana hingga kini masih surplus beras sekitar 1,1 juta ton.

Musprov VII Dewan Pimpinan Provinsi Sumsel ini mengambil tema "Kontribusi HKTI dalam mendorong pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sumatera Selatan", kata Ketua HKTI Sumsel, H Mustofa Kamal.

Program organisasi tersebut dibahas pada Musprov VII adalah pemberian advokasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah, terhadap lahan usaha petani seperti pasca penambangan, bagaimana bentuk pemulihan atau recovery agar petani dapat kembali memiliki dan mengola lahannya.

Peserta yang mengikuti Musprov VII yakni berasal dari utusan kabupaten dan kota di Sumsel sebanyak 45 orang, kemudian dari DPN HKTI sebanyak lima orang, Dewan Pimpinan Provinsi sebanyak 25 orang dan lainnya. KR-SUS)