#PENCEMARAN NAMA BAIK

Kumpulan berita pencemaran nama baik, ditemukan 337 berita.

Pakar nilai perlu Perppu tentang Pencabutan UU ITE

Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Jawade Hafidz memandang perlu Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perppu tentang Pencabutan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi ...

Pakar: Hanya korban pencemaran nama baik di medsos yang bisa lapor

Pakar hukum dari Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Megawati menyebutkan hanya korban pencemaran nama baik di media sosial yang bisa melaporkan ke kepolisian karena tindak pidana ini merupakan ...

KPK ingin tampung seluas-luasnya pengaduan masyarakat terhadap BUMN

KPK mengatakan ingin menampung sebanyak mungkin pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya praktik korupsi di BUMN. "Berdasarkan pengalaman KPK sebagian besar kasus korupsi terungkap karena ...

Pakar keamanan siber dukung Presiden dan DPR revisi pasal karet UU ITE

Pakar keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha mendukung Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI yang akan merevisi pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...

Dino Djalal buka tiga bukti dugaan Fredy Kusnadi terlibat kasus tanah

Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal membeberkan tiga bukti yang menunjukkan bahwa seseorang bernama Fredy Kusnadi diduga terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibundanya. ...

Mahfud MD sebut pemerintah terbuka terhadap kritik

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik. "Pernyataan Presiden ...

Abu Janda diperiksa empat jam soal rasis atas Natalius Pigai

Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dimintai keterangan oleh penyidik selama empat jam di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, sebagai saksi terlapor dalam penyelidikan kasus dugaan ...

Soal kebebasan berpendapat, etika dan perlindungan

Sudah jelas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk berbagai jenis gagasan di Tanah Air dilindungi oleh konstitusi. Sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan ...

Tolak laporan Sekertaris FPI Munarman, Pakar: Bukan berarti Polisi diskriminatif

Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai polisi tak bisa dibilang diskriminatif dalam penegakan hukum karena menolak laporan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman ...

Pakar hukum sebut penangkapan Maaher bukan kriminalisasi

Pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Dr Edi Hasibuan menilai penangkapan Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata (28) dalam perkara ujaran kebencian seorang tokoh agama melalui ...