Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan eksekutif dan legislatif untuk memastikan Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus LawCipta Kerja tidak bertentangan dengan ...
Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) menegaskan norma hukum yang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) harus ditolak. ...
Presiden Joko Widodo memimpin langsung pertemuan forum Indonesia-Australia Business Roundtableyang mempertemukan para pengusaha Indonesia dan Australia di Canberra pada pekan kedua Februari ...
BPJAMSOSTEK melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja diminta merancang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memberi santunan kepada pekerja/buruh selama menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak boleh ada pengekangan kebebasan pers, termasuk dari draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disoroti berbagai elemen ...
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak membuat peraturan turunan UU Pers. Dalam draf omnibus law, terdapat usulan ...
Peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan undang-undang omnibus law masih minim, terlihat dari banyaknya naskah RUU yang tidak ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa permasalahan salah ketik pada draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja cuma satu pasal. "Ndak ada banyak. Cuman ...
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal. ...
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Karena itu, ...